REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Parlemen Yordania merekomendasikan pengusiran duta besar Israel untuk Amman sebagai protes terhadap perilaku Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich yang memasukkan Yordania dalam peta Israel.

Smotrich menuai kontroversi setelah menyangkal keberadaan rakyat Palestina. Bahkan dalam salah satu konferensinya, ia menggambarkan negara Israel meliputi Yordania. Hal ini membuat marah Yordania.

Selama sesi legislatif, Ketua DPR Ahmed al-Safadi meminta pemerintah untuk mengambil tindakan dalam menghadapi Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang mengatakan, "Tidak ada negara Palestina, karena tidak ada orang Palestina,” sambil berdiri di podium yang menunjukkan peta Israel yang baru. Peta Israel itu setelah diperluas termasuk semua wilayah pendudukan Palestina dan Yordania.

Insiden itu menimbulkan reaksi kemarahan Yordania. Duta besar Israel di Amman akhirnya dipanggil oleh kementerian luar negeri Yordania untuk menyatakan keberatannya. Pemerintah Mesir dan Uni Emirat Arab juga mengeluarkan pernyataan yang mengutuk kata-kata dan tindakan Smotrich.

Pada Senin, pejabat Yordania mengatakan penasihat keamanan nasional Israel telah memberi tahu mereka bahwa Israel menghormati kedaulatan dan integritas wilayah tetangganya. Sementara itu, Parlemen Yordania mengatakan pihaknya bersatu dalam menolak komentar Smotrich, menyebut tindakannya sebagai cerminan dari "arogansi Israel".

Dalam tanggapannya kepada anggota parlemen, Wakil Perdana Menteri Yordania Tawfiq Krishan mengatakan bahwa insiden tersebut telah mempersatukan warga Yordania. “Peta Yordania hanya diklaim oleh orang Yordania,” kata Krishan.

Israel dan Yordania menandatangani perjanjian damai pada tahun 1994, setelah berperang satu sama lain pada tahun 1948 dan 1967. Banyak orang Yordania berasal dari Palestina, keturunan Palestina yang dipaksa meninggalkan rumah mereka oleh Israel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika