REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan, jika Presiden Rusia Vladimir Putin ditangkap di luar negeri karena adanya surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Moskow akan menganggap hal itu sebagai deklarasi perang. Rusia tak segan mengerahkan serangan ke negara terkait tempat Putin ditahan.
"Bayangkan saja, jelas bahwa situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi, tapi tetap saja, mari kita bayangkan itu telah terjadi. Kepala negara nuklir petahana tiba di, katakanlah, Jerman, dan ditangkap. Apa artinya? Sebuah deklarasi perang melawan Rusia. Dalam kasus seperti itu, semua senjata kami akan menargetkan Bundestag (gedung parlemen federal Jerman), kantor kanselir (Jerman), dan sebagainya," kata Medvedev kepada awak media, Rabu (22/3/2023), dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.
Dia pun mengomentari pernyataan Menteri Kehakiman Federal Jerman Marco Buschmann yang mengatakan bahwa Berlin harus menerapkan keputusan ICC dan menangkap presiden Rusia jika yang bersangkutan menginjakkan kaki di negara tersebut. “Apakah dia (Buschmann) menyadari bahwa hal itu akan menjadi casus belli (aksi atau situasi yang memprovokasi atau membenarkan perang), deklarasi perang? Atau apakah dia mahasiswa hukum yang buruk?” ucap Medvedev.
Medvedev menekankan, keputusan ICC menerbitkan surat penangkapan terhadap Putin dapat berdampak negatif besar pada hubungan Rusia dengan Barat. "Hubungan kami dengan dunia Barat sudah buruk; mereka mungkin berada dalam kondisi terburuknya. Bahkan ketika (mantan perdana menteri Inggris Winston) Churchill menyampaikan pidato Tirai Besinya, hubungan kami menjadi lebih baik. Dan tiba-tiba, mereka melakukan tindakan yang menentang kepala negara kami,” kata Medvedev.
Sementara itu ICC telah menyatakan keprihatinan atas adanya ancaman dari Medvedev menyusul keputusannya menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Putin. Pada Senin (20/3/2023) lalu, Medvedev membuat komentar yang menyinggung tentang menyerang gedung ICC dengan rudal. “Sangat mungkin membayangkan rudal hipersonik ditembakkan dari Laut Utara dari kapal Rusia ke gedung pengadilan Den Haag,” ujarnya merujuk pada gedung ICC.
Kepresidenan Majelis Negara Pihak ICC menyesalkan ancaman tersebut karena dianggap menghalangi upaya internasional untuk memastikan akuntabilitas atas tindakan yang melanggar hukum internasional umum. Majelis Negara Pihak ICC menegaskan dukungan tak tergoyahkan kepada ICC.
“ICC mewujudkan komitmen bersama kita untuk melawan impunitas atas kejahatan internasional yang paling parah. Sebagai institusi terakhir, ICC melengkapi yurisdiksi nasional. Kami meminta semua negara untuk menghormati independensi peradilan dan penuntutannya,” kata Kepresidenan Majelis Negara Pihak ICC dalam sebuah pernyataan, Rabu (22/3/2023), dikutip laman Aljazirah.
Pada 17 Maret lalu ICC mengumumkan bahwa mereka telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin. Dia dituduh melakukan kejahatan perang karena diduga terlibat dalam penculikan anak-anak di Ukraina. “(Putin) diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk (anak-anak) yang tidak sah dan pemindahan penduduk (anak-anak) yang tidak sah dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia,” kata ICC dalam sebuah pernyataan.
ICC juga menerbitkan surat penangkapan untuk Komisaris Hak Anak di Kantor Kepresidenan Rusia Alekseyevna Lvova-Belova. Dia dituduh melakukan kejahatan serupa seperti Putin. ICC mengatakan bahwa majelis pra-sidangnya menemukan ada alasan logis untuk percaya bahwa setiap tersangka memikul tanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk dan pemindahan penduduk yang tidak sah dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia, dengan prasangka anak-anak Ukraina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika