Jumat 24 Mar 2023 08:17 WIB

CEO TikTok Hadapi Kritik Tajam di Sidang Kongres AS

Shou tegaskan Tiktok tak membagikan data atau punya koneksi dengan partai Komunis

Rep: Dwina Agustin/ Red: Esthi Maharani
Logo aplikasi TikTok ditampilkan di ponsel di Randers, Denmark, 28 Februari 2023. Parlemen Denmark mengumumkan pada Selasa (28/2/2023).bahwa mereka telah meminta anggota parlemen dan seluruh stafnya untuk menghapus aplikasi TikTok dari ponsel kantor mereka karena
Foto: EPA-EFE/Bo Amstrup
Logo aplikasi TikTok ditampilkan di ponsel di Randers, Denmark, 28 Februari 2023. Parlemen Denmark mengumumkan pada Selasa (28/2/2023).bahwa mereka telah meminta anggota parlemen dan seluruh stafnya untuk menghapus aplikasi TikTok dari ponsel kantor mereka karena

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) mencerca Kepala Eksekutif TikTok Shou Zi Chew tentang potensi pengaruh Cina. Sedangkan Shou berulang kali menyangkal bahwa aplikasi tersebut membagikan data atau memiliki koneksi dengan Partai Komunis Cina.

Shou berpendapat bahwa perusahan yang dipimpinnya tersebut melakukan segalanya untuk memastikan keamanan bagi 150 juta penggunanya di AS. Dia menanggapi banyak pertanyaan tajam dengan mengatakan bahwa masalahnya "rumit" dan tidak unik untuk TikTok.

Baca Juga

Perusahaan itu telah menghabiskan lebih dari 1,5 miliar dolar AS untuk upaya keamanan data dengan nama "Project Texas". Proyek itu saat ini memiliki hampir 1.500 karyawan tetap dan dikontrak dengan Oracle Corp untuk menyimpan data pengguna TikTok di AS.

Tapi kritik tidak mereda karena perusahaan gagal mengumumkan upaya baru untuk menjaga privasi. Terlebih lagi TikTok merupakan anak perusahan dari perusahaan induk yang berbasis di Cina, ByteDance.

Menurut Shou, TikTok tidak mempromosikan atau menghapus konten atas permintaan pemerintah Cina. "Ini adalah komitmen kami kepada komite ini dan semua pengguna kami bahwa kami akan menjaga (TikTok) bebas dari manipulasi apa pun oleh pemerintah mana pun," ujarnya.

TikTok selama lebih dari dua tahun telah membangun firewall untuk menutup data pengguna AS yang dilindungi dari akses asing yang tidak sah. "Intinya adalah ini: data Amerika disimpan di tanah Amerika, oleh perusahaan Amerika, diawasi oleh pihak Amerika," kata Shou.

Anggota House of Representative Neal Dunn bertanya pada Shou apakah ByteDance telah memata-matai warga AS atas permintaan Beijing. Shou menjawab "Tidak."

Dunn kemudian bertanya tentang laporan media AS bahwa tim ByteDance yang berbasis di Cina berencana menggunakan TikTok untuk memantau lokasi warga AS tertentu dan mengulangi pertanyaannya tentang apakah ByteDance memata-matai. "Menurutku memata-matai bukanlah cara yang tepat untuk menggambarkannya," kata Shou.

Shou melanjutkan untuk menggambarkan laporan tersebut sebagai penyelidikan internal. Namun penjelasanya dipotong oleh Dunn yang menyebut penggunaan TikTok secara luas sebagai "kanker".

Tidak ada satu pun anggota parlemen yang menawarkan dukungan untuk TikTok atau simpati atas jaminan Shou itu. Para anggota Kongres menganggap jawabannya mengelak dan menyuarakan kekhawatiran atas kekuatan yang dimiliki aplikasi tersebut terhadap anak-anak AS.

Anggota parlemen lain menuduh TikTok mempromosikan konten yang mendorong gangguan makan di kalangan anak-anak, penjualan obat-obatan terlarang, dan eksploitasi seksual. "TikTok dapat dirancang untuk meminimalkan bahaya bagi anak-anak, tetapi keputusan dibuat untuk membuat anak-anak kecanduan secara agresif atas nama keuntungan," kata anggota House dari Demokrat Kathy Castor  pada sidang komite Energi dan Perdagangan House.

Tapi Shou menegaskan aplikasi tersebut secara ketat menyaring konten yang dapat membahayakan anak-anak. Dia mengatakan perusahaan berinvestasi dalam moderasi konten dan kecerdasan buatan untuk membatasi konten semacam itu.  Dia juga memberi tahu bahwa TikTok menangani masalah bunuh diri dan menyakiti diri dengan sangat serius.

Sekitar 20 anggota AS terdiri dari 10 Demokrat dan 10 Republik telah mendukung undang-undang bipartisan yang memberi jalan kepada pemerintahan Presiden Joe Biden untuk melarang TikTok. TikTok pekan lalu mengatakan, pemerintahan Biden menuntut pemiliknya di Cina melepaskan sahamnya atau menghadapi potensi larangan.

Kementerian Perdagangan Cina mengatakan, memaksa penjualan TikTok akan sangat merusak kepercayaan investor dari seluruh dunia, termasuk Cina, untuk berinvestasi di AS. Beijing menegaskan akan menentang penjualan apa pun.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement