REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (NFA) kembali menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor dua juta ton beras hingga akhir tahun ini. Bulog diminta untuk mendatangkan sebanyak 500 ribu ton tahap pertama secepatnya. Adapun impor beras tersebut dikhususkan untuk menambang cadangan beras pemerintah (CBP).
Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Kepala Badan Pangan Nasional tentnag Penugasan Pengadaan CBP dari Luar Negeri pada Jumat tanggal 24 Maret 2023.
Sebelumnya, pemerintah juga telah melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton lewat Bulog yang dimulai sejak akhir Desember 2022 dan tuntas pada akhir Februari 2023.
Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi saat dikonfirmasi usai melakukan pengecekan stok pangan di Super Indo Depok Town Center, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (27/3/2023) mengatakan, pemerintah akan menempuh berbagai cara demi mengamankan pasokan beras di dalam negeri. "Pemerintah akan melakukan apapun untuk 270 juta masyarakat yang itu harus makan. Badan Pangan tentunya menyampaikan kondisi riil di lapangan," kata Arief.
Lebih lanjut, Arief menuturkan, ihwal keputusan importasi, Badan Pangan telah melakukan kalkulasi persediaan beras di tengah masyarakat dan Kementerian Perdagangan akan menerbitkan izin impor.
Dalam surat tersebut disampaikan, penugasan impor tersebut menindaklanjuti hasil rapat internal bersama Presiden pada Jumat, akhir pekan lalu dengan topik ketersediaan bahan pokok dan persiapan arus mudik Idul Fitri 1444 H.
Tambahan impor beras tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan operasi pasar beras hingga untuk bantuan sosial beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan ditebar selama tiga bulan mulai 30 Maret 2023.
Selain itu untuk kebutuhan lainnya seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
Namun, Badan Pangan sekaligus meminta Bulog untuk mengoptimalisasikan penyerapan hasil produksi dalam negeri, terutama pada masa panen raya Maret-Mei 2023 yang tengah berlangsung.