Senin 27 Mar 2023 13:41 WIB

DPRD Bahas Tuntas Laporan Kinerja Wali Kota Bogor Tahun 2022

Pendapatan Kota Bogor tahun lalu mencapai Rp 2,7 triliun.

Rep: Shabrina Zakaria/ Red: Erik Purnama Putra
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto.
Foto: istimewa
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- DPRD Kota Bogor telah menerima laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto untuk tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna pada pekan lalu. Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, menyampaikan selama sebulan ke depan, dewan akan membahas tuntas LKPJ tersebut.

"Sesuai regulasi yang berlaku, LKPJ wali kota disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan DPRD diberikan waktu satu bulan untuk melakukan pembahasan terkait LKPJ tersebut," ujar Atang dalam keterangannya di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (27/3/2023).

Atang menjelaskan, LKPJ wali kota akan dibahas melalui pembahasan awal di tingkat komisi sesuai dengan mitra kerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Setelah itu, dewan membahasnya secara komprehensif dengan membentuk panitia khusus.

Pembahasan tersebut, menurut dia, bertujuan untuk memastikan seluruh program yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tetap berada dalam koridor yang sudah ditetapkan. Di antaranya, mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 yang sesuai dengan janji kampanye wali kota.

"Atas raihan dan prestasi yang telah dicapai, kita berikan apresiasi kepada Wali Kota dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Bogor. Di sisi lain, DPRD juga akan memberikan catatan kritis terhadap hal-hal yang masih belum tercapai dan masih adanya beberapa permasalahan yang ada di lapangan," ucap politikus PKS tersebut.

Pendalaman kinerja tahun 2022 yang dilakukan oleh masing-masing komisi dewan terhadap setiap OPD, kata Atang, nantinya menghasilkan catatan evaluasi terhadap kinerja semua OPD di lingkungan Pemkot Bogor. "Kita ingin memastikan bahwa dari catatan evaluasi yang didapatkan, kinerja yang kurang dari perangkat daerah dapat ditingkatkan di tahun 2023 ini," ucap Atang.

"Kita harus pastikan fungsi dasar pelayanan atas pendidikan dan kesehatan berjalan maksimal. Termasuk, peningkatan taraf ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19," kata Atang.

Saat menyampaikan LKPJ dalam rapat paripurna DPRD Kota Bogor, Wali Kota Bima Arya Sugiarto menuturkan, sepanjang 2022, situasi dan kondisi kehidupan masyarakat sangat jauh berbeda dibandingkan tahun 2021. Situasi semakin membaik karena penyebaran Covid-19 semakin mereda dan jumlah penderita terus berkurang.

Dengan semangat untuk bangkit dari pandemi yang terjadi di dua tahun terakhir, Bima Arya mengakui, Pemkot Bogor terus berupaya mencatatkan capaian progresif. Di antaranya, vaksinasi pertama Covid-19 bagi warga Kota Bogor telah mencapai 93,97 persen pada sepanjang 2022 dan memperbaiki 5.291 rumah tidak layak huni (RTLH).

Menurut Bima, Pemkot Bogor juga menyalurkan insentif bagi 3.000 guru ngaji, pembangunan Taman Manunggal dan taman-taman lingkungan untuk ruang olahraga dan ruang terbuka publik, menyelesaikan tahapan pembangunan interior Masjid Agung sehingga bisa digunakan oleh warga untuk beribadah, dan lainnya.

Bima melanjutkan, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor mencapai 98 persen dari target. Sehingga pendapatan tahun lalu mencapai sekitar Rp 2,7 triliun dan realisasi belanja sebesar 93 persen atau satu persen lebih tinggi dibandingkan 2021.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement