REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bali Wayan Koster irit bicara terkait penolakannya terhadap tim nasional Israel dalam ajang Piala Dunia U-20. Ia enggan menjawab, apakah sikapnya berubah mengingat adanya potensi sanksi dari Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) terhadap Indonesia jika menolak tim nasional Israel.
"Duh, bukan sikap saya, sikap pemerintah juga," ujar Koster usai rapat dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/3/2023).
Ia juga enggan menjawab, solusi agar Indonesia tak mendapatkan sanksi dari FIFA. Lanjutnya, Koster meminta awak media tidak perlu panjang lebar menanyakan soal polemik penolakan terhadap tim nasional Israel tersebut.
"Soal solusi tanya ke yang berhak," ujar Koster.
Sebelumnya, Koster menolak keikutsertaan tim nasional Israel dalam gelaran Piala Dunia U-20 di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam suratnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI. Surat bernomor T.00.426/11470/SEKRET tentang Penolakan Tim Israel Bertanding itu ditandatangani Wayan Koster pada 14 Maret 2023.
"Kami, pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan tim dari negara Israel untuk bertanding di Provinsi Bali. Hal ini dilakukan untuk menghormati hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain di dunia, khususnya yang berkaitan dengan Israel," bunyi surat tersebut.
PSSI sendiri menyatakan tidak mengetahui alasan penolakan timnas Israel bermain di Piala Dunia U-20 2023 baru disuarakan belakangan. Padahal, negara tersebut telah lolos ke turnamen yang akan berlangsung di Indonesia itu sejak Juli 2022 setelah mengunci status sebagai finalis Piala Eropa U-19.
Belakangan ini, dua provinsi yang mendapat amanah untuk menjadi tempat berlangsungnya Piala Dunia U-20 menyuarakan penolakan terhadap kedatangan timnas Israel. Kedua provinsi tersebut adalah Jawa Tengah dan Bali sehingga kemudian berdampak pada pembatalan drawing peserta grup Piala Dunia U-20, yang dijadwalkan di Bali, 31 Maret.
Arya menyatakan, PSSI masih mencari solusi atas permasalahan ini. Ia mencemaskan sanksi yang berpeluang dijatuhkan kepada Indonesia jika ternyata negara ini dianggap tidak mampu menyelenggarakan Piala Dunia U-20 sesuai kesepakatan awal dengan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA).
"Melanggar aturannya karena kan kita yang mengajukan jadi tuan rumah, karena kan sudah ada namanya kita akan menyelenggarakan semua dengan baik dan menjaga semua peserta dengan baik ketika kita mengajukan. Ketika kita bilang bahwa kita nggak bisa ini, nggak bisa itu, kan melanggar sendiri apa yang telah kita sepakati dengan FIFA," jelas Arya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika