REPUBLIKA.CO.ID, KIEV – Pemerintah Ukraina telah menyerukan penyelenggaraan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas keputusan Rusia menempatkan senjata nuklir taktis di negara sekutunya, Belarusia. Kiev telah mengecam langkah Moskow tersebut.
“Ukraina mengharapkan tindakan efektif untuk melawan pemerasan nuklir Kremlin oleh Inggris, Cina, Amerika Serikat (AS), dan Prancis, termasuk sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang memiliki tanggung jawab khusus untuk mencegah ancaman agresi menggunakan senjata nuklir. Dunia harus bersatu melawan seseorang yang membahayakan masa depan peradaban manusia,” kata Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam sebuah pernyataan, Ahad (26/3/2023).
Sementara itu Sekretaris Jenderal Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg mengkritik Rusia karena retorika nuklirnya yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab. “NATO waspada, dan kami memantau situasi dengan cermat. Kami belum melihat adanya perubahan dalam postur nuklir Rusia yang akan mengarahkan kami untuk menyesuaikan diri kami sendiri,” kata seorang juru bicara NATO, Ahad lalu.
Dia menyebut, dalih Moskow menempatkan senjata nuklir taktis ke Belarusia dengan menyinggung tentang pembagian nuklir NATO benar-benar menyesatkan. Ia mengklaim sekutu NATO bertindak dengan penuh rasa hormat terhadap komitmen internasional mereka. Semenatara Rusia telah secara konsisten melanggar komitmen kontrol senjatanya. “Yang terakhir menangguhkan partisipasinya dalam perjanjian New START,” ucapnya.
New START adalah perjanjian kontrol senjata yang dijalin Moskow dan Washington sejak 2010. Masa aktifnya seharusnya berakhir pada 5 Februari 2021, tapi kedua negara sepakat memperpanjangnya. Perjanjian itu melarang kedua negara mengerahkan lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir, membatasi rudal, dan pembom berbasis darat serta kapal selam yang mengirimnya.
Sebelumnya AS dan Rusia juga terikat dalam perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces (INF). Perjanjian itu bubar setelah kedua negara saling tuding melanggar poin-poin kesepakatan. INF ditandatangani pada 1987. Ia melarang Washington dan Moskow memproduksi dan memiliki rudal nuklir dengan daya jangkau 500-5.500 kilometer.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan, negaranya terpaksa menangguhkan partisipasinya dalam New START yang dijalinnya dengan AS. Hal itu karena AS menggunakan perjanjian tersebut untuk membantu Ukraina menyerang situs-situs strategis Rusia.
“Situasi semakin memburuk setelah upaya AS untuk menilai keamanan fasilitas strategis Rusia yang diuraikan di bawah New START Treaty dengan membantu rezim Kiev dalam melakukan serangan bersenjata terhadap mereka. Dalam keadaan seperti ini, kami terpaksa mengumumkan penangguhan perjanjian,” kata Ryabkov saat berbicara di Konferensi Perlucutan Senjata PBB di Jenewa, Swiss, 2 Maret lalu.
Dalam sebuah wawancara dengan televisi pemerintah pada Sabtu (25/3/2023) pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko telah lama membahas penempatan senjata nuklir taktis di negaranya. Selain Rusia, Belarusia juga berbatasan dengan empat negara lain, yakni Latvia, Lithuania, Polandia, dan Ukraina. Kecuali Ukraina, tiga negara lainnya merupakan anggota NATO.
Menurut Putin, tidak ada yang aneh dengan keputusan mengerahkan atau menempatkan senjata nuklir taktis ke Belarusia. Sebab AS sudah terlebih dulu melakukan hal tersebut. “Mereka (AS) telah lama mengerahkan senjata nuklir taktisnya di wilayah negara sekutu mereka,” ujarnya.
Putin berjanji, penempatan senjata nuklir taktis Rusia di Belarusia tidak akan melanggar Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. “Kami sepakat bahwa kami akan melakukan hal yang sama (mengerahkan senjata nuklir taktis), tanpa melanggar kewajiban kami, saya tegaskan, tanpa melanggar kewajiban internasional kami tentang non-proliferasi senjata nuklir,” ucapnya.
Putin tidak mengungkap kapan senjata taktis nuklir Rusia akan dikerahkan ke negara sekutunya Belarusia. Dia hanya menyampaikan bahwa Mosow akan menyelesaikan pembangunan fasilitas penyimpanan senjata nuklir taktis di Belarusia pada 1 Juli mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika