REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan berupaya memperbaiki layanan dan sikap pegawai publik terutama di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Hal ini seiring amanah yang diberikan Presiden Joko Widodo.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya mendapat amanat dari Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki pegawainya, khususnya dua direktorat tersebut. Dia juga mengatakan, akan menerima semua kritik dan saran dari berbagai kalangan masyarakat untuk memperbaiki ke depan.
“Berbagai aspirasi maupun juga kritik dan masukan akan terus kami respons, termasuk dari sisi yang paling penting, Bapak Presiden (Jokowi) minta kami terus memperbaiki pelayanan publik," ujarnya saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (27/3/2023).
Sri Mulyani menyebut saat ini masyarakat yang takut saat bertemu pejabat pajak, sehingga komunikasi harus dijalin dengan baik. Misalnya mengimbau agar account representative bisa berkomunikasi dengan ramah kepada wajib pajak yang melakukan konsultasi.