REPUBLIKA.CO.ID., YERUSALEM -- Tiga wali kota di Israel pada Senin (27/3/2023) pagi mengumumkan bahwa mereka akan memulai aksi mogok makan di depan kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yerusalem di tengah gelombang demonstrasi terhadap rencana reformasi peradilan di negara itu.
Wali kota kota Kfar Saba dan distrik Herzliya dan Zichron Yaakov mengumumkan langkah mogok tersebut dalam pernyataan bersama, menurut harian Yedioth Ahronoth.
Para wali kota meminta pemerintah untuk menghentikan langkah penerapan reformasi peradilan yang kontroversial dan memulai negosiasi dengan pihak oposisi. Mereka juga menuntut agar persatuan, keselamatan, dan keamanan rakyat Israel dijaga.
Puluhan ribu warga Israel turun ke jalan-jalan di Israel pada Minggu malam untuk melakukan protes terhadap rencana perombakan peradilan dan keputusan Netanyahu untuk memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang menyerukan penangguhan rencana perombakan tersebut.
Israel menghadapi aksi protes massal selama 12 minggu terakhir terhadap rencana pemerintah untuk reformasi peradilan, yang dilihat oleh oposisi sebagai upaya untuk mengurangi kekuasaan otoritas yudisial demi kekuasaan di badan eksekutif.
Namun, Netanyahu, yang diadili karena korupsi, menegaskan bahwa rencana yudisialnya akan meningkatkan demokrasi dan memulihkan keseimbangan antara lembaga pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.