Selasa 28 Mar 2023 16:31 WIB

PP Muhammadiyah Tanggapi Rekrutmen Dosen di UMMAD

BEM UMMAD dipersilakan berkomunikasi dengan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Fernan Rahadi
Logo Muhammadiyah.
Foto: Wikipedia
Logo Muhammadiyah.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menanggapi terkait dugaan rekrutmen dosen yang belum memenuhi kualifikasi atau ijazah S2 di Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD).

Mahasiswa UMMAD yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMMAD sebelumnya melakukan unjuk rasa dengan salah satu poinnya menyinggung terkait proses rekrutmen tersebut. Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah juga telah menunjuk Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) sebagai universitas pembina di UMMAD.

Termasuk menunjuk Rektor UMS, Sofyan Anif untuk memimpin sementara di UMMAD. Dengan begitu, proses rekrutmen itu dilakukan oleh Sofyan Anif.

"Nanti kalau berhasil, dosen dan tenaga kependidikan misalnya akan memperoleh gaji sekitar 1,5 kali PNS ASN. Maka harus didukung (perekrutan dosen itu)," kata Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Bambang Setiaji kepada Republika, Selasa (28/3/2023).

Bambang mengatakan, kerja sama antara Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) besar yakni UMS dengan PTM kecil dalam hal ini UMMAD, dilakukan untuk memajukan universitas tersebut. Kerja sama ini juga dilakukan sebagai bagian dari salah satu program Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, yakni Program Kloning.

Bambang menyebut, ada 62 PTM yang menjadi sasaran kloning ini, salah satunya UMMAD. Ia menuturkan, PTM yang sudah sukses dalam Program Kloning tersebut salah satunya Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UM Kaltim).

"Yang tidak setuju harap ke UM Kaltim untuk melihat UMS 2 di sana, UMMAD kan UMS 3. Nanti UAD, UMY, dan sebagainya akan ada juga UAD 2, UAD 3 dan seterusnya," ujar Bambang.

Terkait dengan unjuk rasa yang dilakukan BEM UMMAD, Bambang menegaskan melakukan upaya persuasif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ia pun mempersilakan BEM UMMAD untuk berkomunikasi dengan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah untuk mengetahui pengembangan UMMAD tersebut.

"BEM bisa ke Majelis untuk mengetahui rencana besarnya grand design. Mereka pasti senang dan mendukung karena akan menjadi warga universitas besar. Dan juga boleh ambil beberapa mata kuliah di UMS, atau di Kaltim (yang merupakan) jejaring UMS. Karena tiga universitas ini satu sistem. Cuma kadang pikiran-pikiran sempit juga masih ada di UMS yang tidak kemahami ini," jelasnya.

Seperti diketahui, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM UMMAD Kota Madiun menggelar aksi unjuk rasa menuntut rektor mundur. Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di kampus Jalan Panjaitan Kota Madiun tersebut, para mahasiswa tampak mengusung keranda mayat dengan tulisan 'RIP Intelektualitas'.

Keranda itu sebagai simbol matinya intelektualitas di Kampus UMMAD Kota Madiun. Hal ini dikarenakan rektor Sofyan Anif diduga melakukan rekrutmen dosen yang belum memenuhi kualifikasi atau ijazah S2 atau dari kalangan praktisi.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement