REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto menegaskan bahwa keputusan terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berada di tangan Megawati Soekarnoputri. Sehingga, segala pendapat yang mengaitkan partainya bukan merupakan sesuatu yang penting.
Termasuk wacana memasangkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dia menegaskan, keputusan terkait pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) merupakan ranah Megawati.
"Kalau PDI Perjuangan yang namanya capres dan cawapres itu adalah penetapannya di ketua umum. Pandangan subjektif saya sudah jadi tidak penting gitu loh, kita harus tegak lurus kepada Bu Ketum," ujar Bambang di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/3/2023).
Kewenangan Megawati juga dalam ranah pembentukan koalisi untuk Pilpres 2024. Namun, Bappilu PDIP tentu akan melakukan kajian dan analisis terkait perkembangan politik yang ada saat ini.
Termasuk wacana pembentukan koalisi besar yang terdiri atas banyak partai politik. Meskipun ia sendiri tak dalam posisi mendukung atau menolak wacana koalisi besar tersebut.
"Jadi, kalau strateginya koalisi besar gimana Pak Pacul? Itu kan strategi mereka, analisis dulu dong tepat atau tidak. Coba tanya Pak Grand Master Utut Adrianto, ya toh. Bagaimana sewaktu waktu Anatoly Karpov dikalahkan, kan gitu," ujar Bambang di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/3).
"Itu kan lagi-lagi pikiran strategi, itulah ruang dari para panglima tempur untuk mengabstraksikan di dalam pertemuan kayak apa jadinya," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP meminta kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Jawa Tengah yang ditemani oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak perlu diinterpretasikan macam-macam.
Dia menjelaskan, yang dapat mencalonkan capres dan cawapres adalah partai politik atau gabungan partai politik. Sedangkan di PDIP, hal tersebut merupakan kewenangan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
"Sekali lagi, yang mempunyai kewenangan untuk mengusulkan presiden atau wakil presiden itu adalah partai politik atau gabungan partai politik itu di konstitusi," ujar Djarot.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga buka suara terkait wacana dipasangkannya nama Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. "Ya kita tunggu nanti keputusan dari ketua umum," kata Puan ketika ditemui seusai meresmikan Graha Bung Karno di Klaten, Sabtu (18/3/2023).
Ditanya apakah Puan khawatir dengan berhembusnya wacana duet antara Prabowo-Ganjar, ia hanya mengatakan untuk bersabar. Sebab, keputusan ada di ketua umum. "(Tidak khawatir?) Sabar, nunggu ketua umum," katanya.
Isu perjodohan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga sudah dikomentari oleh elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), salah satunya Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Menurutnya, kedekatan tersebut hanya kemesraan semu semata.
"Jadi, ya kalau yang tampil di kemesraan di media-media itu kan kemesraan yang semu. Ya karena apa? Karena kami sudah mengikat janji dengan Partai Gerindra yang dituangkan dalam piagam koalisi," ujar Jazilul lewat keterangan videonya, Kamis (23/3/2023).
Sampai saat ini, PKB tetap berpatokan dengan piagam deklarasi bersama Partai Gerindra yang diteken pada Agustus 2022. Salah satu poin piagam tersebut adalah, pasangan calon presiden (capres) dan cawapres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ditentukan oleh Prabowo dan Abdul Muhaimin Iskandar.
"Artinya, sampai detik ini tidak ada masih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari koalisi Partai Gerindra dan PKB karena sebab apa? Masih digodok. Oleh siapa? Oleh dua orang, siapa? Pak Muhaimin dan Pak Prabowo," ujar Jazilul.
Sebelum itu, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa koalisinya dengan Partai Gerindra sangat solid. Termasuk komunikasinya terkait capres dan cawapres dengan Prabowo Subianto.
Adapun terkait isu dipasangkannya Prabowo dengan Ganjar Pranowo, ia tak mendengar adanya usulan tersebut dari Partai Gerindra. Jikalau akhirnya memilih Ganjar sebagai cawapres, menurutnya itu tanda bahwa Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bubar.
"Ya berarti koalisinya bubar dong. Ya toh?" ujar Muhaimin di kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika