REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui adanya keterlambatan dalam penyaluran bantuan untuk bencana longsor ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Risma mengatakan, pengiriman logistik hingga ke Pulau Serasan dilakukan dalam waktu 27 jam dengan jalur laut, karena kendala akses.

"Kita tidak pernah lebih dari 24 jam, kami sudah bisa salurkan bantuan itu," kata Mensos Risma dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR diikuti di Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Oleh karena itu, Risma mengajukan anggaran tambahan untuk bantuan sosial bencana agar dapat mempercepat bantuan tersalur di wilayah-wilayah terpencil. Dia memaparkan anggaran bantuan kedaruratan bencana untuk 2023 sebesar Rp 25,5 miliar. Sementara hingga Maret 2023, Kementerian Sosial telah merealisasi anggaran tersebut sebesar Rp 22,3 miliar.

"Jadi, kurang lebih sisanya hanya Rp 3 miliar, yang saya khawatir nanti Juli udah nggak bisa kami bantu. Saya sudah mengajukan untuk tambahan anggaran ini sudah dua kali," kata Risma.

Sehingga, pihaknya akan mengajukan dengan rata-rata kebutuhan per bulan senilai Rp 17 miliar berdasarkan perhitungan kebutuhan per bulan di tahun 2022. Risma menjelaskan saldo untuk bufferstock logistik 2022 senilai Rp 78 miliar tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan pada 2023, anggarannya Rp 70,4 miliar.

"Jadi, jumlah pagu bufferstock itu Rp 149 miliar, sehingga estimasi yang dapat terpenuhi sampai dengan Agustus 2023, kurang lebih 8,6 bulan," kata dia.

Namun, menurut Risma, hal ini dirasa berat, misalkan harus menyebarkan logistik seperti ke Pulau Selayar, di Nias, di Mentawai. "Kalau kejadiannya misalkan di NTB, enggak mungkin ngambil bufferstock itu dari daerah-daerah jauh seperti Aceh, itu kita ambil, enggak mungkin," ujar Risma.

Ikuti Whatsapp Channel Republika