Rabu 29 Mar 2023 06:36 WIB

Menko Muhadjir Sebut Angka Stunting di Provinsi Sulut Terus Turun

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur punya angka stunting tertinggi di Provinsi Sulut.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.
Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menjelaskan, persoalan stunting saling berkesinambungan dengan kemiskinan ekstrem. Karena itu, ia mengingatkan, pentingnya konvergensi program dengan berkolaborasi bersama semua pemangku kepentingan guna menghapus dua masalah itu.

Pasalnya, angka stunting di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menurun ketika kemiskinan dapat diatasi. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menempatkan Provinsi Sulut memiliki kasus stunting di angka 20,5 persen. Besaran tersebut mengalami penurunan 0,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pemerintah daerah dapat melakukan sinergisitas program yang melibatkan berbagai unsur masyarakat serta memperluas program kemitraan dalam menghapus kemiskinan esktrem ini," ujar Muhadjir di Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Menurut Muhadjir, konvergensi program ialah penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan bersama-sama untuk meminimalisasi stunting dan kemiskinan ekstrem kepada sasaran prioritas. Tujuan konvergensi mengacu kepada penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, serta meminimalkan kantong kemiskinan.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki angka stunting tertinggi di Provinsi Sulut dengan 30 persen dan Kota Tomohon terendah di angka 13,7 persen. Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sam Sachrul Mamonto, menyampaikan terdapat dua masalah stunting di daerahnya.

Selain kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeriksaan dan pemantau lanjutan di posyandu terhadap bayi, juga minimnya jumlah tenaga kesahatan pada pos spesifik guna melakukan intervensi perawatan sensitif dan mendalam. Sam berharap, pemerintah pusat dapat ikut menekan angka stunting melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Sekretaris Daerah (Sekda) Sulut, Steve Kapel menjelaskan, Pemprov Sulut sudah mengambil banyak langkah untuk mengatasi fenomena kemiskinan ekstrem demi menurunkan jumlah bayi stunting. Mulai mengangkat Komandan Korem 131/Santiago Brigjen Mukhlis sebagai Bapak Asuh Anak Stunting hingga membentuk Duta Generasi Berencana (Duta GenRe) untuk mengkampanyekan Gerakan Setop Perkawinan Anak.

Dia bersyukur, kemiskinan ekstrem di Provinsi sulut mengalami penurunan sebesar 1,87 persen pada 2021 menjadi 1,03 persen pada 2022. Steve mengeklaim, tren positif tersebut merupakan hasil dari program daerah dalam selang waktu satu tahun saja.

"Mengingat, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam memacu pembangunan. Jika berbagai potensi yang dimiliki daerah mampu dipadukan dalam sebuah sinergitas, maka kita akan mampu untuk membawa daerah, negara dan bangsa kita menuju kemajuan," ucap Steve.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement