REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok meyakinkan 241 warga di Kecamatan Limo yang pindah domisili karena terdampak pembangunan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Ratusan warga tersebut, bersama sebagian pemilih di 10 TPS terdampak lain diklaim telah ditangani sejak jauh hari.

Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Depok, Kholilullah mengatakan, cara penyelesaian masalah terkait kendala-kendala seperti dalam kasus ini sebenarnya telah diatur. Ia mengklaim pihaknya juga telah turun ke lapangan sejak awal Maret lalu untuk menyelesaikan masalah ini.

"Kan ini sudah dari tanggal 10 turun ke lapangan dan menemukan kasus itu dan sudah kita perintahkan ke jajaran untuk berkomunikasi ke pemeritahan setempat, misal PPK sudah berkomunikasi dengan buat rakor dengan pemerintahan lokal, babinsanya, camatnya nah mereka sudah melakukan itu," kata Kholilullah kepada Republika, Rabu (29/3/2023).

Dia mengatakan, sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, ratusan pemilih di TPS 14 di RT 3 RW 2 yang warganya telah pindah total karena pembangunan tol Cijago akan direlokasi tempat pemilihannya ke RT terdekat. Komunikasi antara pemilih dengan jajaran petugas KPU Depok juga diklaim telah dilakukan.

Adapun untuk 10 TPS lain yang terdampak tapi wilayahnya tidak tergusur sepenuhnya oleh pembangunan tol, akan dipindah tempatnya dari lokasi sebelumnya, tapi tetap di RT/RW yang sama. Sehingga setelah berbagai mekanisme tersebut dilakukan, ia meyakini tidak ada pemilih yang akan kehilangan hak pilihnya di Depok.

"Kami sangat yakin, karena itu sudah dilakukan dan kita langsung turun ke lapangan jadi kita nggak cuma di balik meja,"ujarnya.

Sebelumnya, Kordiv Pencegahan, Patisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Depok, Dede Selamet Permana mengatakan, hingga kini pihaknya belum melihat upaya serius KPU Depok dalam menyelesaikan masalah ini.

Padahal Bawaslu Depok telah memberikan rekomendasi terkait masalah yang akan memberikan dampak besar terkait partisipasi pemilih di wilayahnya.

Bahkan menurutnya, KPU Depok kurang teliti dalam hal pemetaan atau mapping pemilih. Ia menyebut seharusnya KPU Depok sudah sejak awal mengantisipasi masalah ini.

"Sudah kami sampaikan agar KPU turun ke lapangan, tidak hanya menunggu laporan, turun ke lapangan, cek di lapangan seperti apa kondisinya dan ambil langkah cepat dan tegas. Jangan nasib orang digantung, kalau  mau dicoret, coret kalau mau diakomodir, akomodir di TPS mana dipindahkan. Karena tidak mungkin ada TPS di jalan tol," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika