REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berupaya mendorong masyarakat membuat identitas kependudukan digital (IKD). Salah satu sasarannya mahasiswa. Untuk itu, Pemkot Bandung menggelar “Dukcapil Goes to Campus”.

Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, pada tahap awal, pembuatan IKD menyasar aparatur sipil negara (ASN). “Kota Bandung memiliki 18 ribu ASN, hampir seratus persen sudah memiliki IKD. Setelah itu, kami baru menerapkan kepada masyarakat umum,” ujar Yana.

Pemkot kini tengah mengajak elemen kampus membuat IKD. Untuk mempercepat pembuatan IKD, Yana mengatakan, Pemkot Bandung berkoordinasi dengan perguruan tinggi negeri (PTN) dan menggelar Dukcapil Goes to Campus.

Kegiatan Dukcapil Goes to Campus digelar perdana, Rabu (29/3/2023), di kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Pemkot menargetkan 10 ribu mahasiswa memiliki IKD.

Rektor UPI Prof M Solehuddin mengatakan, pembuatan IKD akan dilaksanakan di 15 titik area kampus UPI selama tiga hari. Sasarannya tidak hanya mahasiswa, tapi juga dosen dan karyawan UPI.

“UPI memiliki 1.500 dosen, 1.500 karyawan, dan lebih dari 45 ribu mahasiswa. Target kita semoga bisa memfasilitasi 10 ribu mahasiswa membuat IKD,” kata Solehuddin.

Solehuddin mengaku akan meninjau langsung ke setiap fakultas untuk memastikan pembuatan IKD. “Saya akan mengunjungi tiap fakultas untuk memastikan kegiatan ini bisa berjalan dengan maksimal,” ujar dia.

Kendala IKD

IKD merupakan program Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pembuatan IKD dilakukan lewat aplikasi. Nantinya sejumlah dokumen kependudukan bisa diakses secara digital, seperti kartu tanda penduduk (KTP).

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, IKD bisa menjadi salah satu solusi persoalan blangko untuk pembuatan fisik KTP. “Dengan IKD akan ada efisiensi kebutuhan blangko karena akan semakin banyak kebutuhan untuk membuat KTP ke depannya,” kata dia.

Namun, Teguh mengatakan, saat ini aplikasi IKD baru bisa diakses perangkat berbasis Android. Untuk perangkat iOS disebut masih pembahasan. “Rencananya Mei atau pasca-Lebaran iOS sudah bisa digunakan untuk akses IKD,” ujarnya.

Sementara itu, Yana meminta pemerintah pusat terus menyosialisasikan penggunaan IKD untuk fasilitas pelayanan publik. “Karena masih ada juga beberapa fasilitas layanan publik yang belum bisa menerima IKD. Jadi, kami mohon bantuan sosialisasinya juga, sehingga pelayanan akan semakin baik ke depannya,” kata Yana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika