REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menunjukkan keberpihakannya pada dunia pendidikan. Hal itu, terlihat dari besarnya anggaran yang dialokasikan di APBD. Dalam dua tahun terakhir anggaran, terus melampaui batas kewajiban.
Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pihaknya memiliki kebijakan politik agar layanan dasar seperti pendidikan mendapatkan porsi yang besar. “Political will dari gubernur adalah memudahkan urusan rakyat, maka sisihkan anggaran dari kewajiban 20 persen naik menjadi 32 persen,” ujar Ridwan Kamil kepada wartawan, belum lama ini.
Emil mengatakan, angka 32 persen tersebut jauh melampaui kewajiban yang diberikan undang-undang pendidikan agar dana pendidikan mencapai minimal 20 persen. Tapi, meskipun sudah menaikan anggaran namun biaya pendidikan memang tidak murah.
“Biaya pendidikan di Depok itu misalnya sangat mahal, banyak protes juga. Prinsipnya anggaran itu 20 persen, Jawa Barat sudah 35 persen, artinya sudah dinaikan, tapi tetap (kurang),” katanya.
Menurut Emil, pihaknya akan terus mengevaluasi kebutuhan dana pendidikan. Agar, alokasi per daerah bisa menerapkan prinsip adil meskipun kebutuhan tiap daerah tidak bisa dipukul rata.
“Saat ini dialokasikan ke seluruh wilayah, sambil nanti dievaluasi,”katanya.
Dari petikan nota pengantar LKPJ 2022, Emil mengurai sejumlah capaian di urusan pendidikan. Salah satunya capaian indeks kepuasan pelayanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan layanan khusus (PLKK) sebesar 4,47 poin.
Kemudian, kata dia, partisipasi murni sekolah menengah atas/sederajat masing-masing mencapai 83,68 persen; serta nilai mutu pendidikan SMA 6,22 poin; SMK 6,19 poin dan SMLB 6,13 poin.
“Keberhasilan urusan pendidikan ditunjukan dengan diraihnya terbaik 1 kinerja pelaksanaan DAK Fisik SMA tahun 2022,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika