REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar Partai Golkar yang diisukan akan bergabung ke dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) berembus kencang. Peneliti Senior Institut Riset Indonesia (INSIS), Dian Permata, poros mana pun yang dapat meminang Golkar akan mendapatkan energi tambahan
Dian menjelaskan, Golkar di setiap kontestasi pilpres selalu memiliki daya magnet kuat. Hal itu dikarenakan Golkar mempunyai kematangan secara organisasi dan kelembagaan, baik sebagai institusi partai politik; maupun kader politiknya. Dian menyebut, kedua hal itu tercipta lantaran proses dinamisasi dalam tubuh partai yang sangat panjang.
"Karena kematangan itulah, Golkar selalu mendapatkan tempat. Baik di kubu lawan dan kawan. Kasus pada Pilpres 2019 dapat menjadi contoh. Di mana Golkar yang di Pipres 2014 menjadi kompatriot pasangan Prabowo dan Hatta, dapat dan dengan mudah serta diberikan karpet merah pada pasangan Jokowi dan Ma’aruf Amien," jelas Dian kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/3/2023).
Menurut Dian, jika Golkar masuk ke KPP, yang beranggotakan NasDem, Demokrat, dan PKS maka akan lebih mudah untuk membicarakan soal sharing power. Dia memprediksi, kemungkinan Golkar akan diberikan jatah ketua DPR atau lainnya.
Sementara itu, jika Golkar gabung bersama Gerindra-PKB ke dalam KKIR, secara moril, partai beringin akan memompa semangat koalisi tersebut, dan memungkinkan terjadinya tiga poros, yakni poros KPP, KKIR, dan PDIP.
"Lagi-lagi, jika Airlangga tidak dapat kursi cawapres, maka Golkar akan mendapatkan jatah ketua DPR. Karenanya, Golkar layak bagi poros mana pun. Poros manapun yang dapat meminang Golkar akan mendapatkan energi terbarukan," ucap Dian.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui wacana koalisi besar yang sempat dikemukakannya beberapa waktu lalu memerlukan pembahasan yang matang. Kendati demikian, Airlangga menampik anggapan bahwa koalisi besar itu semata-mata perkara meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang disokong Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan KKP.
"Ini bukan lebur-leburan. Kalau lebur-lebur kayak cendol aja. Jadi, kami perlu pembahasan lebih matang," kata Airlangga kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2023).