REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy meminta jajarannya untuk mendata dan melaporkan warga miskin, khususnya berada di desil satu kepada Kemenko PMK. Laporan itu berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di masing-masing wilayah bagi warga yang belum mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional agar dapat segera didaftarkan.

Langkah tersebut guna menjamin bantuan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan serta mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Muhadjir ingin warga miskin semuanya terdata tanpa terkecuali.

"Saya minta kepada kabupaten/kota yang masih ada warga miskin, khususnya di dalam desil satu P3KE yang belum mendapatkan layanan BPJS supaya didata dan dimasukan ke dalam DTKS dan dilaporkan kepada kami sehingga segera mendapatkan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan," kata Muhadjir saat 'Roadshow Dialog Stunting dan Kemiskinan Ekstrem' secara daring dalam siaran di Jakarta, Jumat (31/3/2023).

Menurut dia, upaya penghapusan kemiskinan ekstrem terus dilakukan pemerintah melalui penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).