REPUBLIKA.CO.ID, NAIROBI -- Pemimpin oposisi Kenya Raila Odinga telah memimpin ribuan pengunjuk rasa dalam putaran ketiga demonstrasi anti-pemerintah pada Kamis (30/3/2023). Pemerintah memperingatkan bahwa tidak ada lagi protes kekerasan yang akan ditoleransi.
Oposisi menyalahkan Presiden Kenya William Ruto atas meningkatnya biaya hidup. Mereka menuduh Ruto secara ilegal memanipulasi hasil pemilihan umum tahun lalu, meskipun Mahkamah Agung telah memberi validitas hasil pemilihan.
Odinga mengatakan, protes hanya akan berhenti setelah pemerintah menurunkan harga bahan makanan pokok. Oposisi juga meminta akses ke hasil pemilihan 2022 dari komputer utama komisi pemilihan.
Menurut Odinga, protes akan diadakan dua kali setiap minggu sampai tuntutan oposisi dipenuhi. Seorang gubernur dari kubu Odinga di daerah Kisumu telah melarang protes di daerah itu tetapi dengan cepat dibatalkan dan pejabat pemerintah daerah bergabung dalam demonstrasi pada Kamis.
Ruto tetap bersikukuh bahwa protes yang sedang berlangsung itu ilegal. Menteri Dalam Negeri Kithure Kindiki mengatakan pada Rabu (29/3/3034), tidak akan ada lagi protes kekerasan yang akan ditoleransi. "Kita harus menghentikan penurunan," ujarnya.
Polisi telah menggunakan kekuatan untuk membubarkan pengunjuk rasa. Sejauh ini empat orang dilaporkan meninggal dunia sejak protes dimulai pekan lalu.
Protes telah memicu kekerasan balasan terhadap target oposisi. Awal pekan ini terlihat penghancuran properti pribadi di pertanian keluarga mantan Presiden Uhuru Kenyatta di luar ibu kota. Kemudian penyerbuan terhadap perusahaan manufaktur tabung gas Odinga di dekat kawasan pusat bisnis dan pembakaran toko di kubu Odinga di daerah kumuh Kibera.
Otoritas Pengawasan Kepolisian sedang menyelidiki empat insiden penembakan. Tim independen pun bekerja menyelidiki pembunuhan polisi terhadap pengunjuk rasa serta tuduhan bahwa polisi gagal menanggapi laporan tentang pengrusakan properti pribadi. Pihak berwenang telah mendesak polisi untuk mematuhi hukum sambil melindungi kehidupan dan harta benda.
Kelompok masyarakat sipil yang meliputi Amnesti Kenya dan Komisi Hak Asasi Manusia Kenya telah menyatakan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia oleh polisi selama protes. Mereka mendesak polisi untuk menjunjung tinggi pelayanan bersifat kemanusiaan.
Uni Afrika telah menyerukan ketenangan dan dialog di antara para pemangku kepentingan Kenya. "Pelaksanaan pemilihan umum yang sukses dan konfirmasi hasilnya oleh Mahkamah Agung," ujar aliansi itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika