REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi terkait viralnya gaya hidup keluarga Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Massdes Arouffy yang memamerkan barang mewah dan mengunggahnya di media sosial. Menurutnya, hal tersebut akan diperiksa melalui Inspektorat DKI Jakarta dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Tentu untuk hal ini, telah kami laporkan dan saat ini akan dilakukan pemeriksaan oleh unsur pengawasan pemerintah provinsi DKI Jakarta dan unsur pembinaan kepegawaian," kata Syafrin saat ditemui di Stasiun LRT Dukuh Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat (31/3/2023).
Kemudian, ia melanjukan rencananya pemeriksaan dilakukan pada hari ini pukul 14.00 WIB. Saat ini ia masih menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat dan BKD DKI.
"Itu kami serahkan ke pemeriksaan pukul 14.00 WIB," kata dia.
Sebelumnya diketahui, terdapat unggahan di media sosial akun Twitter @PartaiSocmed yang mengunggah foto Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Massdes Arouffy bersama istrinya yang memakai tas Hermes.
"Tebak harga tas (abaikan kalungnya)," kata akun tersebut dikutip Republika pada Jumat (31/3/2023).
Lalu, ada foto juga yang menunjukkan anaknya yang dapat hadiah ulang tahun dari ayahnya yaitu Massdes Arouffy.
"Postingan ini adalah dari anaknya yang dapat hadiah ulang tahun dari Papsmear, eh Papsky-nya. Dan paket Hermes ini adalah kado ultah dari Mami," kata dia.
"Yang pada bilang tas pada gambar pertama diatas adalah KW jangan terkejut dengan harga tas Hermes Birkin Crocodile yang mencapai 105 ribu dollar alias 1,5 miliar Rupiah lebih ini," kata akun tersebut.
Putrinya pun tidak kalah kelas. Ia memamerkan beberapa koleksi tas mewahnya dari brand ternama, seperti Gucci, Louis Vuitton, Dior hingga Balenciaga.
"Seperti OKB (orang kaya baru) sebelumnya merek yang tak pernah ketinggalan, Balenciaga," kata akun twitter tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika