REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jawaban Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, saat menolak permintaan Mahfud MD mendukung UU Perampasan Aset menuai sorotan. Apalagi, ia mengatakan, kalau di DPR semua tergantung ketua umum partai politik.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus turut mengaku prihatin melihat DPR RI hari ini. Ia menekankan, anggota-anggota DPR yang dipilih oleh rakyat, kini tidak bisa diharapkan bicara atas nama rakyat.

"Anggota DPR yang dipilih rakyat, tidak bisa diharapkan untuk bicara atas nama rakyat karena sangat bergantung kepada elite partai atau ketua umum parpol," kata Lucius kepada Republika, Sabtu (4/1).

Ia berpendapat, semua ini merupakan kondisi sama bagaimana kehadiran pengaruh oligarki yang ingin mengubah sistem pemilihan umum, dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup untuk Pemilu 2024 nanti.