REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa untuk meraih kemenangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 membutuhkan kekuatan yang besar. Karenanya, Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar kerap menyuarakan wacana pembentukan koalisi besar.
"Jadi kalau misalnya bisa dibangun koalisi yang cukup besar, itu akan satu dalam konteks pemilunya potensi untuk raih kemenangan lebih besar," ujar Doli di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/4/2023).
Koalisi besar juga dipandangnya sebagai hal yang baik jika menang dalam Pilpres 2024. Sebab, mereka sudah memiliki persamaan visi dan misi dalam menjalankan roda pemerintahan periode 2024-2029.
"Intinya kan sekarang kita semua sedang mencari format, format yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Bagaimana mensukseskan pemilu dan salah satu bentuknya itu kalau misal semua bisa bersinergi, bersinergi untuk memikirkan dan merumuskan konsepsi kemajuan bangsa," ujar Doli.
Jelasnya, partai politik pasti ingin meraih kemenangan dalam pemilihan umum (Pemilu) dan Pilpres 2024. Jika menang, ia meyakini bahwa koalisi besar tersebut akan menghasilkan pemerintahan yang stabil.
Salah satu wacana koalisi besar adalah peleburan antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang dibentuk oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Jelasnya, wacana tersebut tak bisa dirumuskan lewat satu pertemuan saja.
"Jadi saya kira ya pasti akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk mematangkan itu," ujar Ketua Komisi II DPR itu.
Presiden Joko Widodo pun menanggapi positif terkait wacana pembentukan koalisi besar untuk Pilpres 2024 mendatang. Koalisi besar disebut-sebut merupakan gabungan Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri atas PKB dan Gerindra.
"Saya hanya bilang cocok," ujar Jokowi dalam keterangan persnya di Kantor DPP PAN di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ahad (2/4/2023).
Namun, Jokowi menyerahkan seluruhnya kepada partai politik tersebut. Menurutnya, dia mendukung selama untuk kebaikan bangsa dan negara.
"Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik," kata Jokowi.
