Senin 03 Apr 2023 21:48 WIB

Jokowi Minta Kepala BNPT Optimalkan Program Deradikalisasi

Penegakan hukum akan menjadi pilihan terakhir dalam upaya penanggulangan terorisme

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Gita Amanda
Kepala BNPT Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel sebelum acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/4/2023). Komjen Pol. Rycko dilantik sebagai Kepala BNPT menggantikan posisi Komjen Pol. Boy Rafli Amar.
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Kepala BNPT Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel sebelum acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/4/2023). Komjen Pol. Rycko dilantik sebagai Kepala BNPT menggantikan posisi Komjen Pol. Boy Rafli Amar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal (Pol) Rycko Amelza Dahniel agar mengoptimalkan kegiatan deradikalisasi terhadap masyarakat yang terlibat dalam kasus radikalisme dan terorisme.

"Bapak Presiden tadi berpesan kepada saya untuk melakukan optimalisasi kegiatan deradikalisasi terutama kepada saudara-saudara kita yang pernah tersesat, dan terlibat dalam masalah hukum dengan kasus-kasus radikalisme dan terorisme seperti itu," ujar Rycko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Baca Juga

Rycko mengatakan akan melakukan berbagai upaya pendekatan baik secara preventif (pencegahan) dan persuasif. Menurutnya, upaya-upaya pencegahan di bidang edukasi, pendidikan, dan kesejahteraan harus dikedepankan terlebih dahulu.

"Kita tentu akan menggunakan berbagai upaya pendekatan secara preventif, secara persuasif tentunya dengan mengedepankan upaya-upaya pencegahan," kata dia.

Rycko mengatakan, BNPT merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan kebijakan dan strategi dalam penanggulangan terorisme melalui tiga hal. Pertama yakni, mempersiapkan kesiapsiagaan nasional. Kedua, melaksanakan kontraradikalisasi dan ketiga melaksanakan deradikalisasi.

"Nah, ini tentunya akan mensinergikan daripada seluruh kekuatan daripada instansi pemerintah yang di bawah pemerintahan bapak Presiden, kita akan melakukan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri, utamanya dengan melakukan upaya-upaya pencegahan," jelasnya.

Kendati demikian, ia memastikan BNPT juga akan melakukan penindakan dalam bentuk penegakan hukum. Penegakan hukum ini akan menjadi pilihan terakhir dalam upaya penanggulangan terhadap ideologi terorisme yang berkembang dari intoleran, radikal, hingga terorisme.

"Namun demikian, penegakan hukum akan ditempatkan sebagai ultimum remedium, pilihan terakhir dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap ideologi dalam terorisme," ujar Rycko.

Lebih lanjut, untuk mencegah aksi terorisme di berbagai event internasional yang akan digelar di Indonesia, Rycko akan mengoptimalkan sinergi seluruh kekuatan yang dimiliki. Ia menegaskan, Indonesia harus aman dari berbagai ancaman kekerasan. Karena itu, Rycko ingin toleransi antarmasyarakat di berbagai daerah dapat terus dibangun.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement