REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Bazar Gempita Ramadhan yang diikuti sejumlah UMKM binaan dari beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di ruang lingkup Pemprov Sulsel.
Bazar Gempita Ramadhan digelar pada 3-18 April 2023, secara resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di pelataran taman Humas Kompleks Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (4/4/2023).
Andi Sudirman mengemukakan bazar ini hadir untuk memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang merupakan perempuan kepala keluarga (peka) atau single parent. Juga untuk memberi ruang kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM) untuk menjajakan produknya.
"Maka diharapkan para ASN (Aparatur Sipil Negara) juga tidak jauh-jauh belanja, karena sudah ada tempat untuk beli kue hidangan berbuka puasa. Pulang dari kantor bisa langsung belanja," katanya.
Selain itu, kata Andi Sudirman, mungkin saja ada keluarga yang memang membutuhkan kegiatan seperti ini di bulan Ramadhan, dan masih berusaha untuk lebih mandiri.
Sehubungan dengan itu, Andi Sudirman menginginkan agar setiap OPD memiliki UKM binaan, minimal 50 UKM untuk setiap OPD. Sejauh ini, OPD yang telah memiliki UKM binaan seperti DP3A, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk (DP3A Dalduk) dan Keluarga Berencana Andi Mirna menyebut kegiatan ini akan menjadi kegiatan rutin di DP3A setiap bulan.
Tujuannya untuk peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak ekonomi perempuan dengan mendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi COVID-19 melalui pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan perempuan.
Sebanyak 50 gerai ikuti kegiatan ini, mereka terdiri dari perempuan tangguh binaan DP3A Dalduk Sulsel, khususnya perempuan kepala keluarga (Peka), perempuan penyintas kekerasan, kelompok UMKM perempuan.
"50 tenan itu, dari usaha makanan rumahan, Frozen food, kerajinan, sembako 9 bahan pokok, dan beberapa penjual pakaian," kata Andi Mirna.
Turut hadir tenan Puspaga untuk konseling keluarga, maupun pengasuhan anak bagi ASN dalam bentuk pencegahan kekerasan perempuan dan anak, terutama masalah perceraian.
"Kami juga menghadirkan tenan unit UPT PPA Provinsi Sulsel sebagai bentuk sosialisasi keberadaan UPT PPA dalam melayani, memberikan layanan bagi perempuan dan anak sebagai korban kekerasan," urainya.