REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, peluang pembentukan koalisi besar merupakan hal yang bagus. Namun, wacana tersebut tentu akan dibicarakan bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan rekan di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

"Ada peluang melakukan koalisi dengan beberapa partai itu menurut kami suatu hal yang bagus. Namun, segala sesuatu nanti kita akan putuskan bersama tentunya sesuai kesepakatan PKB dan Gerindra," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/4).

Pertemuan lima ketua umum partai politik dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara silaturahim nasional yang digelar DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Jakarta Selatan, Ahad (2/4/2023), baru merupakan awal dari sebuah wacana. Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto menyebut, Jokowi merestui pembentukan koalisi besar tersebut.

Meski begitu, hingga belum ada perkembangan konkret peleburan KKRI dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri Golkar, PAN, dan PPP. "Jadi begini, apapun yang disampaikan mengenai wacana koalisi besar ini tentunya kan semua harus dibicarakan secara bersama-sama. Baru kemudian ini menjadi suatu koalisi besar yang benar-benar menjadi koalisi partai-partai yang ada," ujar Dasco.

Rekan Partai Gerindra di KKIR, yaitu Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menilai, semua kemungkinan masih dapat terjadi sebelum pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada September 2023. Termasuk terbentuknya koalisi besar yang merupakan gabungan KKRI dan KIB.

Namun, menurut Jazilul, akan terjadi kerumitan jika PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan membentuk koalisi besar. Salah satunya dalam penentuan capres-cawapres yang akan diusung.

"Jadi kerumitannya ada di situ. Nah jika nanti berkoalisi atau koalisi besar itu bukannya lebih rumit lagi? Ini yang kami pikirkan apakah nanti atau pengambilan keputusan terkait capres dan cawapres dengan koalisi yang besar itu pakai ukuran dan standar apa memutuskannya," ujar Jazilul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika