REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di Kalimantan Timur saat ini sudah mulai gencar direncanakan dan dilaksanakan. Perlu banyak keterlibatan tenaga ahli dalam aspek-aspek perencanaan dan perancangan wilayah yang dapat terintegrasi memberikan fungsi terbaik sebagaimana peranya kelak sebagai wajah Indonesia di mata dunia.
Oleh karena itu, dirasa sangat perlu untuk membuka peluang kerjasama dengan pihak yang memiliki expertise spesifik dan khusus, agar kelak IKN tidak hanya akan “memindahkan” permasalahan di Jakarta ke Ibukota baru.
Hal tersebut ditekankan oleh Ketua Kelompok Kerja IKN Universitas Hasanuddin sekaligus Ketua Dewan Pakar Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Prasarana (PSP4), Prof. Ir. Sakti Adji Adisasmita, M.Si., M.Eng.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN.Eng dalam agenda penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Timur pada rangkaian Rapat Koordinasi Satuan Kerja di Lingkungan BBPJN Kaltim, 5-6 April 2023.
“Transportasi merupakan infrastruktur penopang utama pengembangan wilayah, karena tidak hanya kepentingan sebuah wilayah saja yang akan dibebankan pada sektor ini, namun juga kepentingan antarwilayah. Transportasi ini lingkupnya sangat luas mulai dari yang bersifat intermoda, antarmoda hingga multimoda. Maka, banyak kajian yang perlu diperdalam untuk merencanakan jaringan dan sistem transportasi di kawasan IKN kita agar kelak dapat memberikan tingkat pelayanan yang handal”, ungkap Sakti dalam keterangan persnya.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Dr. Ir. Junaidi, M.T., menuturkan dalam penandatanganan MoU tersebut bahwa Pembangunan IKN adalah tanggung jawab bersama bagi semua kalangan.
“Pada dasarnya infrastruktur hadir ditujukan bagi para penerima manfaat, di mana kita semua termasuk dalam unsur tersebut. Maka kita semua memiliki tanggung jawab dalam pembangunan IKN ini. Hanya saja yang membedakan, kita semua punya fungsi dan peran yang berbeda. Oleh karena itu adanya MoU ini merupakan salah satu upaya kami untuk memunculkan sinergi antar pemangku kepentingan agar pandangan expert dapat lebih cepat kami serap dan juga pelaksanaan pembangunan IKN dapat dikoordinasikan secara lebih terbuka dan luas”, ungkap Junaidi.
Turut hadir dalam penandatanganan tersebut, Tenaga Ahli Bidang Teknosain Pokja IKN UNHAS, Dr. Ir. Lucky Caroles, S.T., M.T., IPM yang juga selaku Ketua Umum Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Prasarana (PSP4). Dalam agenda tersebut, beliau menyampaikan beberapa rencana ke depan terkait integrasi yang diprediksi akan ideal bagi IKN. “Kami dalam pusat studi sudah melakukan beberapa kajian transportasi dari sisi laut, darat dan udara untuk dapat menemukan pola dan model yang ideal bagi IKN kelak. Diantaranya, kami sudah melakukan kajian tentang Terusan Sulawesi, Integrasi Transportasi IKN dan Daerah Penyangga, serta Multi-Airport System untuk Mendukung IKN. Semua kajian tersebut kami terbitkan dalam bentuk buku yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat”, tutur Lucky.
Event Penandatanganan MoU tersebut juga turut dihadiri oleh Prof. Dr.Eng. Adi Maulana, ST.M.Phil selaku Wakil Rektor IV Bidang Kemitraan, Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Hasanuddin dan berbagai personil di lingkungan kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika