REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPD RI pada Senin pekan ini mengunjungi Kazakhstan untuk studi banding dalam kaitannya dengan rencana perubahan status ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara.

"Indonesia ingin memeratakan pembangunan agar tidak lagi Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris," kata Wakil Ketua Komisi I DPD RI Darmansyah Husein dalam siaran pers, Kamis (6/4/2023).

Husein berharap Kementerian Ekonomi Nasional Kazakhstan bisa menjadi mitra kerja dalam isu pembangunan daerah. Kementerian Ekonomi Kazakhstan sendiri menjelaskan perpindahan ibu kota Kazakhstan dari Almaty ke Astana diputuskan pada 1997 atas dasar alasan politis, ekonomis, dan geografis di mana Almaty adalah ibu kota warisan Uni Soviet yang terletak di pegunungan sehingga sulit diperluas karena keterbatasan tanah pengembangan.

Pemindahan ibu kota ke Astana memicu migrasi dari selatan ke tengah yang membuat pembangunan lebih merata dan menjadi pusat logistik di Kazakhstan. Meski tak lagi menjadi ibu kota, Almaty tetap menyandang status daerah khusus yang diatur dalam Undang-Undang dan kepala daerahnya setingkat dengan menteri.

Almaty menjadi kota bisnis dan finansial Kazakhstan yang menjadi tempat berbagai bank dan perusahaan besar berpusat, termasuk institusi-institusi keuangan nasional penting di negeri itu.

Dubes Indonesia untuk Kazakhstan Mochammad Fadjroel Rachman mengatakan Indonesia beruntung bisat belajar dari Kazakhstan mengenai bagaimana memindahkan ibukota negara. "Delegasi DPD, DPR, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belajar tentang regulasi, perencanaan, dan pelaksanaan pemindahan ibu kota negara dari Almaty ke Astana," kata Fadjroel.

Fadjroel dan Kepala Departemen Kerja sama Ekonomi Internasional Kementerian Ekonomi Kazakhstan menekankan pentingnya memulai persiapan Sidang Komisi Bersama Kerja Sama Ekonomi kedua negara pada semester dua 2023. Fadjroel juga mengharapkan kerangka perjanjian kerja sama sister city antara Astana dan Nusantara, serta Almaty dan Bali diselesaikan tahun ini.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono turut serta dalam kunjungan kerja ini dan dialog dengan Kementerian Ekonomi Kazakhstan. Kementerian Ekonomi Kazakhstan dipimpin oleh Kepala Departemen Bidang Kerja sama Ekonomi Internasional Abish Yerzhan Zharylgasynuly.

Ikuti Whatsapp Channel Republika