REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari mengatakan pihaknya telah bersurat kepada Gubernur Bali I Wayan Koster. Tidak jelas apa isi suratnya, tapi Okto menyayangkan adanya penolakan oleh Koster terhadap kontingen Israel yang akan bertanding di ANOC World Beach Games (AWBG) di Bali pada 5-12 Agustus 2023. 

"Terkait berita yang sedang ramai, NOC Indonesia telah bersurat ke Gubernur Bali, kami sampaikan jika kualifikasi AWBG baru rampung pada Juni 2023. AWBG ini multi-event ketiga terbesar di dunia setelah Olimpiade," kata Okto dalam keterangannya, Kamis (6/4/2033).

Menurut Okto, banyak pihak yang masih bersedih dengan kepastian Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 karena adanya penolakan terhadap timnas Israel oleh pemerintah daerah. Ia khawatir penolakan serupa akan membuat Indonesia kembali gagal menggelar event olahraga pantai dunia yang sama bergengsinya tersebut.

"Ini multievent terbesar yang akan diadakan di Indonesia berdasarkan jumlah partisipan karena akan dihadiri 205 NOC di seluruh dunia, IF, dan juga petinggi organisasi olahraga dunia: IOC, ANOC, OCA, WADA, CAS,dan lain-lain," ujarnya. 

Sebab itu, NOC siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah agar dapat menemukan solusi terbaik dari polemik ini. Di sisi lain, Okto menyayangkan situasi ini terus berlarut-larut. Ia harap semua pihak mau duduk bersama-sama mencari jalan keluar dari persoalan ini.

Menurutnya nama Indonesia sudah baik di mata internasional setelah menjadi bagian G7, kemudian menyelenggarakan Presidensi KTT G20, Asian Games dan Asian Para Games. Ia berharap hal seperti ini membuat citra Indonesia menjadi buruk dan harus menerima kegagalan-kegagalan berikutnya termasuk mimpi menjadi menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. 

"Ini konsistensi nama baik Indonesia. Jangan sampai preseden Piala Dunia U-20 kemarin menjadi efek domino untuk olahraga Indonesia yang memberikan mudarat besar bagi Indonesia ke depan," katanya.

"Olahraga alat pemersatu, bukan pemecah belah. Jangan gabungkan olahraga dengan politik karena kami mengedepankan netralitas politik di olahraga, tidak boleh ada diskriminasi dalam olahraga," ujarnya menambahkan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika