REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Sejumlah diplomat senior Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat pada Jumat (7/4/2023) mendesak masyarakat internasional agar memulangkan pekerja-pekerja Korea Utara sesuai dengan sanksi PBB, dan menghalangi Pyongyang dalam mendanai program nuklir serta rudalnya.

Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan di Seoul, ketiga perwakilan menekankan pentingnya menutup 'aliran pendapatan ilegal' Pyongyang, termasuk dari pencurian mata uang asing melalui aktivitas siber ilegal untuk membiayai pengembangan rudalnya.

"Kami menegaskan dengan penuh khawatir bahwa pekerja Teknologi Informasi Korea Utara di luar negeri masih saja s menggunakan identitas dan kewarganegaraan palsu" untuk menghindari sanksi Dewan Keamanan PBB dan "memperoleh penghasilan di luar negeri yang digunakan untuk membiayai program rudal balistik dan senjata pemusnah massal yang terlarang," kata mereka.

Kim Gunn, utusan khusus Korea Selatan urusan perdamaian dan keamanan Semenanjung Korea, bertemu dengan Takehiro Funakoshi dari Jepang dan Sung Kim dari AS, setelah Pyongyang tidak menunjukkan tanda-tanda bakal menghentikan uji coba rudal balistiknya.