REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan arah kebijakan anggaran prioritas tahun 2024 adalah memperkuat belanja untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan infrastruktur ekonomi. Pemerintah fokus pada penanganan stunting demi SDM berkualitas.
Pada sisi peningkatan kualitas SDM, mencakup penurunan stunting dan transformasi sistem kesehatan, penghapusan kemiskinan ekstrem dan perlindungan sosial (perlinsos). Serta penguatan kualitas dan akses pendidikan.
Sedangkan sisi infrastruktur, penguatan difokuskan untuk mendukung transformasi ekonomi.
Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan, selain SDM, pemerintah harus menjaga munculnya pusat-pusat pertumbuhan atau kawasan ekonomi, termasuk dalam hal ini kebutuhan mengenai digital technology dan infrastruktur.
"Serta bagaimana kita buat regulasi yang sesuai," ucap Menkeu dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023 pada Kamis (6/4/2023) yang dipantau secara virtual di Jakarta, Jumat (7/4/2023).
Secara detail, penguatan arah kebijakan anggaran prioritas diperuntukkan belanja kesehatan sebesar Rp 187-200 triliun atau lebih tinggi dibandingkan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 dan 2023. Namun, besaran anggaran belanja kesehatan pada tahun 2024 telah lebih rendah dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar Rp 312 triliun mengingat saat itu masih di tengah pandemi COVID-19, sehingga pemerintah harus membayar pasien-pasien dan rumah sakit untuk pengobatan.
"Jadi karena sudah tidak ada pasien COVID-19, obat-obat, vaksin, maka kita bisa mengembalikan belanja kesehatan pada situasi normal dengan fokus stunting, tuberkulosis, malaria atau berbagai penyakit-penyakit yang menyebabkan kualitas dari kehidupan masyarakat (melemah), seperti diabetes, ginjal, darah tinggi, dan lain-lain," ungkapnya.
Untuk anggaran belanja perlinsos, pemerintah mengalokasikan Rp 503-546 triliun atau jauh lebih besar bahkan dibandingkan masa pandemi. Padahal, saat masa pandemi, pemerintah disebut melakukan ekstra perlindungan bantuan sosial karena masyarakat tidak bisa keluar dan membutuhkan dukungan.
Selanjutnya, anggaran untuk belanja pendidikan diperkirakan mencapai Rp 643-695 triliun atau tertinggi sepanjang sejarah pengalokasian anggaran di ranah pendidikan di Indonesia.
Dulu, total APBN jaman 2004-2005 hanya Rp 495 triliun. Sekarang, belanja pendidikan saja akan capai Rp 643-695 triliun. Ini menggambarkan betapa size dari APBN naik, belanja meningkat.
"Tentu kita mengharapkan hasil dari berbagai belanja itu menghasilkan dampak kualitas pembangunan yang meningkat," ucapnya.
Terakhir, pemerintah mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar Rp 396-477 triliun atau tertinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir.
"Ini (semua) adalah arah belanja sesuai dengan prioritas," ujar Sri Mulyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika