REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengakui bahwa rencana pembentukan koalisi besar atau Koalisi Kebangsaan dikendalikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan Zulhas usai bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman sang jenderal di Jakarta Selatan, Sabtu (8/4/2023).
Zulhas awalnya mengatakan, negara besar seperti Indonesia tidak bisa diurus satu atau dua pihak saja. Perlu keterlibatan banyak partai politik untuk membuat sebuah koalisi besar atau "koalisi kebangsaan".
"Karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini. Itu lah salah satu (poin penting pertemuan hari ini). Tentu semuanya di bawah orkestra komando Pak Jokowi," kata Zulhas.
Zulhas menambahkan, dirinya dan Prabowo membahas bagaimana caranya memenangkan Indonesia atau memenangkan komitmen kebangsaan dalam gelaran Pilpres 2024. Peralihan kekuasaan dari Jokowi ke Presiden selanjutnya harus berjalan mulus sehingga tidak membuat rakyat gaduh.
"Nah bagaimana Indonesia menang, tadi yang kami sampaikan bareng-bareng, kebersamaan, komitmen kebangsaan di bawah komando Pak Jokowi sebagai jalan tengah nanti untuk majukan Indonesia," kata Menteri Perdagangan itu.
Prabowo mengatakan, pertemuannya bersama Zulhas selama sekitar satu jam itu mencari format untuk menghadapi Pilpres 2024. Prabowo ingin format koalisi yang menguntungkan semua pihak dan tidak menimbulkan perpecahan usai Pilpres.
"Kita sekarang yang harus capek mencari format supaya rakyat itu tenang, supaya rakyat menghadapi peralihan (kekuasaan) ini dengan sejuk," kata Prabowo.
"Ini yang kita inginkan jalan tengah. Kita ini suatu kesejukan kita ini suatu moderasi gak usah jor-joran kalau bersaing. Biasa-biasa saja," imbuh Menteri Pertahanan itu.
Koalisi besar ini awalnya dibicarakan saat Ketua Umum Gerindra, PKB, Golkar, PAN, PPP menggelar pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi di Kantor DPP PAN, Ahad (2/4/2033) lalu. Jokowi menyebut kelima partai itu cocok bergabung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika