REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menetapkan Tim Akselerasi dan Monitoring-Evaluasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tahun Anggaran 2023. Tim dengan susunan keanggotaan dibentuk dalam rangka meningkatkan daya saing kawasan pariwisata.

Tim akselerasi akan bertugas mengoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Nantinya, biaya yang timbul atas ditetapkannya Tim Akselerasi akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kemenparekraf Tahun Anggaran 2023. Keputusan dari pembentukan Tim Akselerasi mulai berlaku sejak 1 Maret 2023 hingga Desember 2023.

Kemenparekraf memaparkan sejumlah upaya dan kebijakan yang dilakukan dalam mengakselerasi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif pascapandemi di Indonesia. Sektor pariwisata Indonesia berangsur pulih seiring dengan program vaksinasi yang terus digalakkan pemerintah. Pengembangan desa wisata juga salah satu yang menjadi unggulan untuk strategi pemulihan pariwisata.

Kemudian upaya untuk menjaga eksistensi dan mempromosikan pariwisata Indonesia di mata global juga dilakukan Kemenparekraf melalui exhibition, famtrip, hingga sales mission. Didukung dengan sejumlah kampanye seperti #DiIndonesiaAja, #WonderfulJourney, #ItstimeforBali, dan destinasi lainnya.

Pembangunan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang meliputi Danau Toba, Borobudur, Likupang, Labuan Bajo, dan Mandalika yang lebih berkualitas, berkelanjutan, serta berbasis digital juga terus dilakukan. Keberadaan lima DPSP ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian tanah air dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Ikuti Whatsapp Channel Republika