REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia telah dipastikan gagal menggelar Piala Dunia U-20 2023. Namun kegagalan itu tak lantas membuat reputasi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir terpuruk. Sebaliknya, reaksi masyarakat luas positif melihat perjuangan pria yang juga menjabat sebagai Ketua Local Oganizing Committe (LOC) hajatan akbar yang diikuti 24 negara tersebut.
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkini mempertegas hal tersebut. Persentase publik yang menyakini Erick telah berjuang maksimal agar FIFA tidak mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 menembus angka 80,6 persen. Persentase yang tidak puas dengan kegagalan lobi sang menteri BUMN hanya 12,6 persen saja.
"Jika melihat usaha apa yang dilakukan Erick Thohir, itu sudah maksimal. Masyarakat juga menilai itu dan saya sependapat. Hanya saja, pemerintah tidak bisa mengontrol aksi politisi-politisi kita menyangkut soal isu penolakan Israel. Seandainya tegas sejak awal, situasinya tidak akan semakin parah," kata pengamat sepak bola Kesit Handoyo, dalam keterangan yang diterima republika.co.id, Ahad (9/4/2023).
Menurutnya, PSSI lah yang menjadi korban dalam hal ini lantaran ada ancaman sanksi dari FIFA. Tapi, ia menilai Erick sudah berjuang dengan maksimal. "Dalam situasi yang begini, meski sudah maksimal, sulit bagi Erick Thohir memperbaiki keadaan. Meski demikian, kita patut bersyukur FIFA tidak menjatuhkan sanksi berat," ujarnya menambahkan.
Senada dengan itu, komentator sepak bola, Mohamad Kusnaeni meminta pemerintah memberikan dukungan penuh kepada stakeholder olahraga. Menurutnya, semua pihak harus membangun komitmen bersama agar pengembangan olahraga nasional tumbuh maksimal. "PSSI dan pengurus olahraga lain harus duduk satu meja beserta pemerintah. Kita harus putuskan posisi olahraga ke depan seperti apa," kata Kusnaeni.
"Apakah mau berkibar di level internasional dengan menjadi tuan rumah event-event besar, atau hanya begini-begini saja. Aturan main di olahraga sudah jelas, berbeda dengan politik. Jika mau jadi tuan rumah hajatan besar olahraga, kita tidak bisa menolak negara-negara yang tidak punya hubungan diplomatik untuk datang dan bertanding," ujarnya menambahkan.