REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sampai dengan 31 Maret 2023, pemerintah telah menunjuk 144 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sepanjang Maret 2023, pemerintah menambah tiga perusahaan sebagai pemungut PPN dan mencabut satu perusahaan sebagai pemungut PPN.

Dalam pers release yang diterima dari Kantor Wilayah DJP Jabar, disebutkan, tiga penunjukan itu dilakukan terhadap UpToDate Inc, Cambridge University Press and Assessment UK, dan Prezi Inc. Sementara yang dicabut, yakni Bex Travel Asia Pte Ltd, karena melakukan restrukturisasi usaha berupa pengalihan entitas yang beroperasi di Indonesia.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Dwi Astuti menyebutkan, dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 126 di antaranya telah melakukan pemungutan dengan setoran sebesar Rp 11,7 triliun. Jumlah tersebut berasal dari setoran tahun 2020 sebesar Rp 731,4 miliar, setoran 2021 sebesar Rp 3,90 triliun, setoran 2022 sebesar Rp 5,51 triliun, dan setoran 2023 sebesar Rp 1,53 triliun.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, kata Dwi, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas produk digital luar negeri yang dijual di Indonesia. Selain itu, pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN, dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya.