REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Ribuan warga Israel menggelar pawai ke Eviatar, sebuah permukiman liar Yahudi-Israel di Tepi Barat, Senin (10/4/2023). Mereka menyerukan Pemerintah Israel agar segera melegalkan permukiman tersebut. Setidaknya tujuh menteri dari kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berpartisipasi dalam aksi tersebut.
Kantor berita Palestina, WAFA, mengungkapkan, ribuan warga Israel memulai pawainya dari persimpangan Za’tara. Mereka kemudian bergerak menuju Eviatar yang dibangun di atas Jabal Sbeih, daerah di selatan Nablus, Tepi Barat. Ribuan polisi dan tentara Israel dilaporkan dikerahkan untuk mengamankan jalannya pawai.
Setidaknya terdapat tujuh menteri di pemerintahan Benjamin Netanyahu yang ikut dalam pawai tersebut. Dua di antaranya adalah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Pawai juga diikuti sedikitnya 20 anggota parlemen Israel (Knesset).
“Kita di sini untuk mengatakan bahwa bangsa Israel kuat. Kita di sini dan akan tetap di sini,” ujar Itamar Ben-Gvir dalam pawai tersebut. Ben-Gvir adalah tokoh ultranasionalis yang pro perluasan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
Sejak dipindahkan pada 2021, kunjungan ke Eviatar secara resmi dilarang oleh militer Israel. Namun larangan itu diberlakukan secara longgar dalam beberapa bulan terakhir. Juru bicara militer Israel Letnan Kolonel Richard Hecht mengungkapkan, militer mengizinkan aksi pawai yang digelar Senin lalu. Namun mereka secara ketat memantau dan mengawasi kegiatan tersebut.
Sempat terjadi gesekan ketika pawai ribuan warga Israel melintasi desa Beita. Warga Palestina yang tinggal di sana melemparkan batu ke arah para peserta pawai. Karena mendapat pengawalan, pasukan Israel membalas lemparan batu itu dengan menembakkan gas air mata. Menurut Bulan Sabit Merah Palestina, dua orang, termasuk jurnalis, ditembak menggunakan peluru karet. Sementara 115 orang menderita inhalasi gas air mata.
Pada 20 Maret lalu, parlemen Israel (Knesset) mencabut Undang-Undang (UU) Pelepasan atau Disengagement Law yang disepakati tahun 2005. Disengagement Law memerintahkan pembongkaran empat permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat yang diduduki saat Israel menarik pasukannya dari Jalur Gaza. Empat permukiman itu yakni Sa-Nur, Ganim, Kadim, dan Homesh.
Sejak UU 2005 itu diterapkan, warga Israel dilarang memasuki kembali daerah-daerah permukiman tersebut tanpa seizin militer. Dengan pencabutan UU tersebut, warga Israel dapat kembali ke lokasi permukiman yang dievakuasi. Artinya permukiman ilegal Israel di Tepi Barat bakal bertambah.
Israel menduduki Tepi Barat sejak berakhirnya Perang Arab-Israel 1967. Hingga saat ini terdapat lebih dari 700 ribu pemukim Israel yang tinggal di permukiman-permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Permukiman tersebut dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika