REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Ahli Utama BRIN Prof Siti Zuhro berharap eks umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tak membuat kegaduhan politik memasuki tahapan Pemilu 2024. Prof Zuhro mendorong Anas menerapkan politik santun agar mencegah perpecahan bangsa.

Anas baru saja keluar dari Lapas Sukamiskin, Kota Bandung pada Selasa (11/4/2023). Dalam pidato awalnya, Anas melontarkan sindiran mengenai menggunakan pihak lain untuk menggebuk atau nabok nyilih tangan.

"Kembalinya Anas dalam perpolitikan nasional seyogyanya menambah makna dan memberikan kemanfaatan. Dalam tahun politik saat ini kehadiran Anas diharapkan memberikan kesejukan tersendiri, bukannya kegaduhan. Sebab kompetisi politik tahun ini sudah relatif memanas," kata Prof Zuhro kepada Republika, Selasa (11/4/2023).

Prof Zuhro meyakini Anas bisa menjadi lokomotif politik santun sepanjang Pemilu 2024. Selama di hadapan publik, Anas memang dikenal sebagai politisi santun hingga terjerat kasus korupsi proyek wisma atlet Hambalang. Apalagi Anas pernah meminta kader Demokrat supaya berpolitik cerdas, beretika, dan santun ketika dilantik sebagai Ketua Umum.

"Sangat diharapkan Anas bisa menghadirkan dan ikut mendorong hadirnya kompetisi yang sehat, penuh keadaban, berintegritas dan damai sesuai dengan harapannya sebagai aktivis pionir yang bisa menaladani perilaku budaya politik santun," ucap Prof Zuhro.     

Prof Zuhro memprediksi Anas berpeluang besar kembali ke ranah politik. Apalagi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sudah terbentuk dan bisa mengikuti pemilu tahun depan. Walau pun Anas terganjal hukuman pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok. Setidaknya Anas bisa menjadi pengurus atau simpatisan PKN.

"PKN bahkan dianggap sebagai replika politik Anas yang akan ikut berkompetisi dalam pemilu," sebut Prof Zuhro.

Selain itu, Prof Zuhro memandang percaturan politik menjelang pemilu 2024 sangat dinamis hingga tidak mudah dianalisis dampaknya terkait bebasnya Anas. Ia mengamati perubahan koalisi masih sangat mudah terjadi karena proses pembentukannya sampai saat ini belum mengerucut. Walau demikian, tangan dingin Anas bakal diuji dalam mendongkrak elektabilitas PKN. 

"Dalam kompetisi tersebut, apakah PKN prospektif dan bisa masuk DPR? Bila, misalnya, PKN masuk DPR dan juga masuk DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, bisa dikatakan Anas akan dipertimbangkan dalam kancah politik Indonesia. Mengapa? Baru lahir sudah bisa masuk DPR," ucap Prof Zuhro. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika