REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Surat kabar Korea Selatan (Korsel) melaporkan bulan lalu Seoul sepakat untuk meminjamkan 500 ribu peluru artileri 155mm ke Amerika Serikat (AS). Kesepakatan ini memberi Washington fleksibilitas yang lebih besar untuk memasok amunisi ke Ukraina.
Pada Selasa (11/4/2023) surat kabar DongA Ilbo mengutip sumber pemerintah yang mengatakan Korsel memutuskan "meminjamkan" amunisi daripada menjualnya. Langkah ini untuk meminimalisasi kemungkinan peluru Korsel digunakan di konflik Ukraina.
Sumber mengatakan peluru itu akan digunakan untuk mengisi ulang persediaan AS. Setelah membeli 100 ribu peluru tahun lalu, pada Februari lalu pemerintah AS diminta membeli dalam jumlah yang sama tapi pemerintah Korsel mencari cara lain untuk memasok amunisi.
"Kami memilih untuk meningkatkan dengan signifikan volume peluru tapi dengan metode peminjaman, setelah mengeksplorasi cara bagaimana merespon permintaan sekutu dengan maksud baik sambil mempertahankan prinsip pemerintah untuk tidak menyediakan senjata mematikan ke Ukraina," kata sumber yang tidak disebutkan namanya itu.
Seoul dan Washington sudah mengkonfirmasi sedang menegosiasikan kesepakatan pasokan artileri. Tapi belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak perundingan telah selesai.
Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan sekutu mengeksplorasi cara untuk mendukng Ukraina membantunya mempertahankan kemerdekaan. Tapi kementerian menolak mengkonfirmasi diskusi spesifik. Departemen Luar Negeri AS belum menanggapi permintaan komentar.
Menteri Luar Negeri Pak Jin mengatakan ia tidak dapat mengkonfirmasi laporan DongA Ilbo. Tapi ia menambahkan posisi pemerintah untuk menolak memberikan senjata mematikan ke Ukraina tidak berubah.
Laporan ini muncul setelah dokumen rahasia militer AS mengenai desakan Washington pada Seoul untuk mengirim bantuan militer ke Ukraina, bocor di internet. Korsel bersikeras tidak mengirimkan senjata ke negara yang terlibat konflik dengan negara lain.
Korsel merupakan salah satu sekutu terdekat AS dan produsen amunisi artileri. Tapi menghindari permusuhan dengan Rusia karena kedekatan hubungan ekonomi dan kuatnya pengaruh Moskow pada Korea Utara.
Presiden Korsel Yoon Suk Yeol yang akan berkunjung ke Washington untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden pada bulan ini, mengatakan Seoul tidak menyediakan senjata mematikan ke Ukraina. Korsel akan memperluas bantuan kemanusiaan.
Bantuan Korsel ke Ukraina masuk dalam dokumen rahasia yang bocor pada awal bulan ini dan menjadi sorotan pada pekan lalu. Dalam dokumen itu disebutkan kantor kepresidenan Korsel khawatir dengan rencana menjual peluru artileri ke AS. Sebab mungkin akan dialihkan ke Ukraina meski Seoul meminta agar militer AS yang seharusnya sebagai "pemakai akhir."
Salah satu dokumen bertanda "Sangat Rahasia" yang bocor mengatakan pada awal Maret lalu Seoul "bergulat dengan pemerintah AS untuk menyediakan amunisi artileri ke Ukraina."
Mantan penasihat keamanan nasional Kim Sung-han "menyarankan penjualan 330 ribu amunisi 155mm ke Polandia, sebab mendapatkan amunisi untuk Ukraina secepatnya merupakan tujuan utama Amerika Serikat."
Dokumen bocor lainnya yang bertanda "Rahasia" dan bertanggal 27 Februari berjudul "ROK 155 Delivery Timeline" menyebutkan 153.600 peluru 155mm dapat dikirimkan ke Ukraina dalam 41 hari dengan pesawat.
Keaslian dokumen-dokumen yang bocor itu belum dapat diverifikasi secara mandiri. Pejabat pemerintah AS mengatakan jumlah korban jiwa dari pihak Ukraina yang disampaikan pemerintah telah dimodifikasi untuk menekan kerugian yang disebabkan Rusia.
Seoul dan Washington berusaha menahan dampak dari kebocoran itu dengan mengatakan beberapa dokumen telah diubah dan tidak benar. Deputi penasihat keamanan nasional Korsel Kim Tae-hyo mengatakan dua negara sepakat dalam "jumlah besar" dokumen yang bocor telah dipalsukan.
"Pihak ketiga banyak terlibat dalam masalah ini, dan tidak ada bukti Amerika Serikat, yang merupakan sekutu kami, telah melakukan sesuatu pada kami dengan niat yang buruk," kata Kim saat tiba di Washington untuk membahas kunjungan Yoon yang akan datang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika