REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengusir Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Etty Agustijani dalam rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2023). Pengusiran itu disinyalir terjadi lantaran minimnya komunikasi BKD DKI kepada dewan.
Hal itu merupakan buntut pelantikan yang dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Heru Budi Hartono terhadap pelantikan 65 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di Balai Kota DKI pada Selasa (21/3/2023). Pantauan Republika.co.id, momen pengusaran terjadi menjelang diselenggarakannya rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.
Agenda rapat adalah Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi bersama Eksekutif terhadap LKPJ Gubernur DKI Jakarta tahun 2022 sekitar pukul 13.30 WIB. Pada saat itu, turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono sebagai perwakilan Pj Heru.
Sebelum rapat Banggar DPRD DKI dimulai, Prasetyo mengabsen terlebih dahulu para pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI yang datang. Tiba-tiba, ia menyinggung Kepala BKD DKI Maria Qibtya dengan nada tinggi, lantas mengusirnya dari ruangan. Padahal, Maria tidak ikut rapat dan diwakili Sekretaris BKD Etty.
"Di sini ada Maria gak? Kalau ada suruh keluar, saya enggak terima dia di sini. Dia enggak pernah menghargai saya sebagai pimpinan di sini," kata Prasetyo dalam ruangan rapat yang lengang itu.
Sejurus kemudian, Etty yang tampak berada di barisan kursi kedua di sisi kanan ruang rapat paripurna, tepat di belakang Sekda Joko pun akhirnya berdiri. Dia berjalan bersama satu orang lainnya yang diduga pegawai BKD DKI menuju pintu keluar dan enyah dari ruangan. Rapat pun dibuka oleh Prasetyo dan berlangsung sekitar tiga jam.
Usai rapat tersebut selesai, Prasetyo mengungkapan alasan kekesalannya pada BKD DKI Jakarta. Hal itu terkait dengan masalah pelantikan eselon II beberapa waktu lalu yang diklaim tidak dikomunikasikan kepada legislatif.
"Gue sebagai ketua DPRD kan itu sejajar dengan gubernur. Apakah gue bisa mengubah keputusan gubernur? Kan enggak. Tapi gue bertanya boleh dijawab dong," kata Prasetyo.
Saking kesalnya, politikus PDIP tersebut bahkan merasa dilecehkan atas sikap minimnya komunikasi BKD DKI. Hal itu lantaran proses pengangkatan pejabat di lingkungan Pemprov DKI harus melalui BKD. "Nah ini gue dilecehkan dengan dia, pokoknya gue dilecehkan sama dia, enggak menghargai gue," kata Prasetyo menegaskan.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut tentang sumber utama kekesalannya yang memuncak, Prasetyo mengakui, hal itu terkait pelantikan pejabat Eselon II. Dia mengonfirmasi bukan karena tidak diundang pelantikan pejabat eselon III dan IV pada Rabu sore WIB.
"Bukan yang ini (pelantikan hari ini). Bukan yang sekarang. Tapi yang sebelumnya (pelantikan eselon II), yang 60-an orang yang ada penetapan pengukuhan," tutur Prasetyo.
Dia menyebut, seharusnya ada komunikasi antara Pemprov DKI dan DPRD jika mau melakukan pelantikan terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut. "Harusnya minimal ada kasih tahu saya lah," kata dia.
Saat dihubungi terpisah, Kepala BKD DKI Maria Qibtya tidak merespons panggilan wartawan. Sebelumnya, Pj Heru melantik 65 pejabat eselon II pada Selasa (21/3/2023). Perinciannya, 45 orang dilantik dan diambil sumpah atau janji jabatan kembali (dikukuhkan) dalam jabatannya dan 20 orang pejabat menempati jabatan baru sesuai struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) terbaru di lingkungan Pemprov DKI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika