REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Status hukum kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem, yang dikenal orang Yahudi sebagai Temple Mount, adalah titik api yang berulang dalam konflik Israel-Palestina. Bagi Islam, kompleks ini merupakan masjid suci ketiga, selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Pekan lalu, polisi Israel dilaporkan menggerebek Masjid Al-Aqsa, menyerang dan menangkap jemaah Palestina yang berada di dalam ruang shalat. Roket ditembakkan ke Israel dari Gaza dan Lebanon sebagai pembalasan, yang menyebabkan gejolak singkat dalam kekerasan.

Untuk memahami bagaimana satu serangan polisi dapat memicu perang, seseorang harus memahami status quo yang mengatur kompleks Masjid Al-Aqsa.

Apa itu status quo?

Seorang ahli hukum Palestina di kota dan kompleks tersebut, Khaled Zabarqa, menyebut Israel tidak memiliki kedaulatan atas Yerusalem [Timur] dan karenanya tidak memiliki kedaulatan atas Al-Aqsa yang berada di Yerusalem Timur yang diduduki Israel. Atas hal itu, hukum internasional menyatakan bahwa Israel tidak berwenang untuk menerapkan status quo apa pun.

Bagi Palestina dan Wakaf, badan yang ditunjuk Yordania untuk mengelola kompleks Al-Aqsa, status quo berakar pada administrasi situs di bawah Kekaisaran Ottoman. Menurut Nir. Hasson, jurnalis Haaretz yang meliput Yerusalem, hal ini menyatakan bahwa umat Islam memiliki kendali eksklusif atas Al-Aqsa.

Namun, orang Israel melihat hal-hal ini secara berbeda, meskipun hukum internasional tidak mengakui upaya apa pun oleh kekuatan pendudukan untuk mencaplok wilayah yang telah didudukinya.

“Status quo yang dibicarakan orang Israel sama sekali berbeda dari status quo yang dibicarakan oleh Wakaf dan Palestina,” kata Hasson dikutip di Aljazirah, Selasa (11/4/2023).

Ikuti Whatsapp Channel Republika