Kamis 13 Apr 2023 16:32 WIB

PT DLU Siapkan Armada Pelayaran Dukung ASEAN Summit

Kapal PT DLU digunakan untuk memuat kendaraan pengamanan dari Mabes Polri.

Kapal PT Dharma Lautan Utama (DLU). Perusahaan pelayaran PT Dharma Lautan Utama (DLU) mendukung pemerintah dalam kelancaran kegiatan ASEAN Summit di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dengan menyiapkan armada pelayaran KMP Dharma Rucitra VII dan KMP Dharma Rucitra VIII.
Foto: Foto: Agus Yulianto /Republika
Kapal PT Dharma Lautan Utama (DLU). Perusahaan pelayaran PT Dharma Lautan Utama (DLU) mendukung pemerintah dalam kelancaran kegiatan ASEAN Summit di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dengan menyiapkan armada pelayaran KMP Dharma Rucitra VII dan KMP Dharma Rucitra VIII.

REPUBLIKA.CO.ID, LEWOLEBA -- Perusahaan pelayaran PT Dharma Lautan Utama (DLU) mendukung pemerintah dalam kelancaran kegiatan ASEAN Summit di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dengan menyiapkan armada pelayaran KMP Dharma Rucitra VII dan KMP Dharma Rucitra VIII.

"Dukungan DLU bagi ASEAN Summit saat ini sebagai sarana transportasi dari Mabes Polri, Kemenhub, dan panitia," kata Direktur Operasi dan Usaha PT Dharma Lautan Utama Rakhmatika Ardiyanto dihubungi dari Lewoleba, Kabupaten Lembata, Kamis (13/4/2023).

Baca Juga

Dalam kegiatan ASEAN Summit pada 9-11 Mei 2023, kapal PT DLU digunakan sebagai sarana transportasi untuk memuat kendaraan pengamanan dari Mabes Polri. Selain itu PT DLU juga memuat mobil listrik yang disiapkan oleh Kementerian Perhubungan dan panitia.

PT DLU sempat mendapatkan permintaan penggunaan kapal sebagai hotel terapung selama aktivitas di Labuan Bajo. Namun, PT DLU tidak bersedia karena transportasi yang ada digunakan untuk mengantisipasi arus mudik Lebaran.

"Jadi lebih dibutuhkan masyarakat untuk itu," ucap Rakhmatika.

Perusahaan pelayaran PT DLU menyatakan dukungan bagi program pemerintah khususnya kelancaran pembangunan konektivitas antardaerah pariwisata. Dua kapal milik PT DLU yang digunakan tersebut memang melakukan pelayaran ke wilayah Labuan Bajo dan Ende selama ini.

Dia menyebut kolaborasi swasta dan pemerintah ini memang sangat penting. Pihak swasta sebagai pihak yang akan melakukan investasi tentunya harus menjalani sejumlah perizinan yang hanya bisa diberikan oleh pemerintah.

"Swasta sebagai pihak yang akan melakukan investasi harus didukung oleh pemerintah, baik kemudahan perizinan, informasi, dan linkage dengan sektor lain, ini dibutuhkan campur tangan pemerintah," kata Rakhmatika.

 

sumber : ANTARA
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement