REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menandatangani kesepakatan hibah Indonesia Infrastructure and Finance Compact senilai 649 juta dolar AS atau setara Rp 9,5 triliun. Dana hibah selama lima tahun tersebut terjalin melalui Millennium Challenge Corporation (MCC), Pemerintah AS, dan Pemerintah Indonesia.

MCC merupakan lembaga independen Pemerintah AS yang bekerja untuk mengurangi kemiskinan global melalui pertumbuhan ekonomi. Yellen yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Direksi MCC mengatakan kemitraan ini mewakili keyakinan bersama AS dan Indonesia terhadap demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi.

“Kesepakatan ini akan mendukung kemitraan transisi energi dan pengembangan infrastruktur tahan iklim yang memenuhi standar di bawah Kemitraan Infrastruktur dan Investasi Global yang diumumkan bersama oleh Presidensi Indonesia di KTT G20," ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (14/4/2023).

CEO MCC Alice Albright menyampaikan, kesepakatan hibah ini mencakup tambahan kontribusi 49 juta dolar AS dari Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi infrastruktur transportasi dan logistik negara dan UMKM, terutama yang dimiliki oleh perempuan.

Menurutnya, UMKM di Indonesia mempekerjakan 97 persen tenaga kerja nasional dan menyumbang sekitar 57 persen dari total produk domestik bruto. Dia menilai, infrastruktur berkualitas diperlukan untuk mengakomodasi pekerja dan logistik barang.

“MCC bangga dengan hubungan kami selama hampir 20 tahun dengan Pemerintah Indonesia. Dengan investasi ini, kami akan bekerja sama dalam proyek-proyek yang bernilai total lebih dari 1 miliar dolar AS,” katanya.

Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, Indonesia mengambil tindakan penting untuk membangun lingkungan keuangan yang kuat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi semua orang.

"Saya senang melihat bagaimana upaya bersama kita akan terus memperkuat ketahanan ekonomi bagi generasi Indonesia saat ini dan mendatang," ucapnya.

Indonesia Infrastructure and Finance Compact terdiri dari tiga proyek. Pertama, proyek advancing transport and logistics accessibility akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Riau, Kepulauan Riau dan Bali untuk meningkatkan perencanaan dan persiapan infrastruktur yang masih terbatas.

“Proyek tersebut diharapkan akan meningkatkan akses kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia dan aksesibilitas layanan transportasi bagi perempuan dan penumpang penyandang disabilitas,” ucapnya.

Selanjutnya, proyek Access to Finance for Women-owned Micro Small and Medium Enterprises, bertujuan untuk meningkatkan layanan pinjaman formal kepada UMKM, terutama yang dimiliki oleh perempuan. Proyek mencakup pelatihan bisnis, pelatihan literasi digital dan keuangan, serta bantuan teknis untuk meningkatkan kelayakan kredit dan kesiapan investasi.

Kemudian, proyek financial markets development akan memberikan bantuan teknis dan hibah keuangan campuran untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta atau pembiayaan komersial dalam investasi infrastruktur. Hal ini akan membentuk kemitraan baru dan memanfaatkan dana proyek infrastruktur berkualitas tinggi dengan risiko rendah.

Sebelumnya, MCC dan pemerintah Indonesia pertama kali bermitra pada 2006 dengan program ambang batas 55 juta dolar AS untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan tingkat imunisasi. Pada 2011, MCC dan pemerintah Indonesia bermitra lagi melalui program MCC-Indonesia Compact senilai 474 juta dolar AS yang berfokus pada kesehatan dan gizi, pengelolaan lahan dan energi yang berkelanjutan, dan pengadaan pemerintah yang modern.

Ikuti Whatsapp Channel Republika