REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengatakan bahwa ada tiga opsi yang dapat diambil partai dalam hal koalisi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Pertama adalah membentuk koalisi sendiri, mengingat PDIP sudah memenuhi presidential threshold sebesar 20 persen. Kedua, adalah bergabung dengan koalisi yang sudah terbentuk. Misal, dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sudah diisi oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Mereka menjalin kerja sama dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibentuk Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Atau (opsi terakhir) kita juga siap kerja sama dengan apa yang disebut dengan kerja sama politik besar," ujar Basarah dalam sebuah diskusi daring, dikutip Jumat (14/4).
PDIP disebutnya memiliki strong poin, karena satu-satunya partai politik yang bisa mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sendiri. Ini karena mereka telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.
Namun demikian, PDIP dipastikan akan menjalin kerja sama politik dengan partai lain. Ini mengingat sejak pemilu langsung pada 2004, mereka selalu menjalin koalisi untuk menghadapi kontestasi.
"PDI Perjuangan membuktikan selalu bekerja sama dengan partai-partai politik lain. Termasuk juga ketika 2019 yang telah berlangsung, artinya genetik PDI Perjuangan itu genetik gotong royong gitu, tetapi kemungkinan kerja sama gotong royong itu harus diletakkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang kita sepakati bersama," ujar Basarah.
Di samping itu, ia mengungkapkan alasan Megawati Soekarnoputri belum mengumumkan nama yang akan diusung sebagai capres. Salah satunya adalah ketidakinginannya menabuh genderang kontestasi Pilpres 2024 sejak dini.
"Nah PDI Perjuangan menyadari kalau Ibu Mega memutuskan calon presidennya hari ini, maka sejatinya genderang pilpres telah ditabuh mulai saat itu juga," ujar Basarah.
Karena hal tersebut, PDIP mengusulkan agar masa kampanye dipersingkat. Pilpres 2019 adalah selama enam bulan tiga minggu. Sedangkan pada Pilpres 2024 menjadi dua bulan tiga minggu.
"Masa kampanye kita perpendek dari enam bulan tiga minggu di masa Pemilu 2019 lalu, KPU bersama DPR dan pemerintah memangkas menjadi dua bulan hanya tinggal dua bulan tiga minggu, yaitu sejak November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 yang akan datang," ujar Basarah.
Dengan demikian, akhirnya masa kampanye yang harusnya dipersingkat, malah panjang jika PDIP mengumumkan capresnya. "Nah atas dasar kesadaran itulah sampai dengan saat ini, PDI Perjuangan sengaja belum memutuskan calon presiden dan calon wakil presidennya," kata Wakil Ketua MPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika