REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengomentari Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Yana diduga terlibat kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Bandung.

Fickar menilai tertangkapnya para kepala daerah dalam perkara korupsi tak lepas dari praktek balik modal. Saat pilkada, calon kepala daerah yang kekurangan modal berutang ke berbagai pihak demi meraih kemenangan. Ketika menang pilkada, kepala daerah bersangkutan harus mengembalikan uang itu dengan berbagai cara.

"Mereka yang sukses mendapatkan jabatan publik termasuk walikota bisa mencari uang untuk bayar utang baik dengan memberi proyek negara pada pemilik uang atau tindakan korupsi lainnya. Inilah yang terjadi berulang pada para pejabat publik kita," kata Fickar kepada Republika.co.id, Sabtu (15/4/2023).

Fickar menilai biaya untuk menjadi pejabat publik tergolong mahal. Menurutnya, para calon kepala daerah harus mengeluarkan biaya yang tinggi dalam tiap ajang pesta demokrasi.

"Bagi mereka yang punya modal atau pengusaha bukan masalah, tapi bagi mereka yang cuma aktivis atau orang biasa, maka biaya harus dicari termasuk berutang dari sponsor, yang pada waktunya harus dibayar atau dikembalikan," ujar Fickar.

Atas fenomena tersebut, Fickar memandang tak ada efek jera walau sudah banyak kepala daerah terjaring KPK. Menurutnya, tertangkap atau tidaknya kepala daerah hanya soal nasib saja.

"Jadi harus diperbaiki sistem pemilihan pejabat publiknya agar tidak justru melahirkan para koruptor," ujar Fickar.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap Tangan terhadap kepala daerah. Kali ini, Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring dalam OTT pada Jumat (14/4/2023).

“KPK, pada Jumat (14/4/2023) telah melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap beberapa orang yang sedang melakukan tindak pidana korupsi,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (15/4/2023).  

Yana dan sejumlah pihak ditangkap diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi suap dalam pengadaan barang jasa berupa CCTV dan jaringan internet pada program Smart City Kota Bandung. Saat ini, tim KPK sedang menggali keterangan dari beberapa pihak yang diamankan untuk kemudian diputuskan status mereka dalam waktu 1x24 jam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika