REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengeklaim, intensitas komunikasi akan meningkat setelah pengumuman nama calon presiden (capres) yang diusung partainya. Menurut Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan memimpin proses komunikasi dalam menjalin kerja sama politik itu.
"Setelah mengumumkan calon presiden baru kemudian terjadi peningkatan frekuensi di dalam membangun kerjasama tersebut yang nantinya Ibu Megawati Soekarnoputri akan memimpin secara langsung," ujar Hasto usai acara Pendidikan Kebangsaan dan Pelatihan Dakwah Digital Tahun 2023, Sabtu (15/4/2023).
"Tentu saja juga bekerja sama dengan Bapak Jokowi, mengingat beliau berasal dari PDI Perjuangan," katanya.
PDIP sendiri masih mendorong kader internalnya sebagai capres pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, itu merupakan salah satu tugas partai politik dalam proses kaderisasi untuk kepemimpinan pada masa depan.
"Tentu saja kami mendorong kader internal partai dan ini sudah menjadi policy diputuskan di dalam Kongres ke-5 dan dipertegas oleh Ibu Ketua Umum pada saat hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-50 bahwa partai akan mengusung kader internal partai," ujar Hasto.
Pada Pilpres 2024, PDIP sendiri lebih senang menyebut koalisi sebagai kerja sama politik. Ia memastikan partai berlambang kepala banteng itu pasti akan bekerja sama dengan partai politik lain, meskipun mereka telah memenuhi presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.
"Spirit PDI Perjuangan membangun kerja sama kan dengan gotong royong. Itu saripati Pancasila yang menjadi kultur bangsa sejak kerja sama ini dilakukan," ujar Hasto.
PDIP sendiri mengaku terus berkomunikasi dengan partai politik lain, meskipun diakuinya kebanyakan dilakukan secara tertutup. "Kami ingin kerja sama itu didasarkan pada suatu platform agenda pemerintahan," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah mengatakan, ada tiga opsi yang dapat diambil partainya dalam hal koalisi untuk Pilpres 2024. Pertama adalah membentuk koalisi sendiri, mengingat PDIP sudah memenuhi presidential threshold sebesar 20 persen.
"Kita juga punya opsi bekerja sama dengan blok kerja sama politik yang ada, misalnya dengan KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya) atau dengan KIB (Koalisi Indonesia Bersatu)," ujar Basarah dalam sebuah diskusi daring, dikutip pada Jumat (14/4/2023).
KIB adalah koalisi yang dibentuk oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan KKIR dideklarasikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar.
"Atau (opsi ketiga) kita juga siap kerja sama dengan apa yang disebut dengan kerja sama politik besar," ujar Basarah.
Sebelumnya, PDIP menjadi satu-satunya partai yang tidak terlibat dalam pembahasan Koalisi Besar dari partai pendukung pemerintah. Nasdem memang juga tidak dilibatkan dalam pembahasan Koalisi Besar yang dilakukan lima parpol dan Presiden Joko Widodo ini. Namun, Nasdem saat ini sudah bergabung dengan Demokrat dan PKS mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat calon presiden.
Sementara itu, PDIP hingga saat ini belum bergabung dengan partai manapun untuk berkoalisi. Pembahasan Koalisi Besar sendiri dilakukan setelah Silaturahim Ramadhan yang digelar di Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN). Ketua Umum DPP Partai Golkar menegaskan, Koalisi Besar adalah gabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Airlangga menyatakan, Koalisi Besar terbuka untuk menerima anggota baru, namun harus ada pembicaraan dengan anggota Koalisi Besar atau lima parpol anggota yang ada di dalamnya. Hingga saat ini, sudah dua parpol non-parlemen yang menyatakan dukungannya dengan Koalisi Besar. Mereka adalah Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ikuti Whatsapp Channel Republika