REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Malaysia mengutuk keras pertempuran yang masih berlangsung antara Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Pendukung Cepat (RSF) yang telah menyebabkan penderitaan dan kehilangan nyawa warga yang tidak berdosa.
Kementerian Luar Negeri (KLN) Malaysia dalam pernyataan yang dikeluarkan di Putrajaya, Ahad (16/4/2023) mengatakan dalam semangat bulan suci Ramadhan, Malaysia memanggil kedua pihak untuk segera menghentikan pertempuran dan menahan diri sepenuhnya, mencerminkan prinsip perdamaian dan kasih sayang Islam.
Kedua pihak harus menyelesaikan semua perbedaan melalui cara-cara damai, dan menghindari aksi apapun yang dapat memperuncing tensi dalam negara.
Dialog dan negosiasi yang bermakna adalah satu-satunya jalan untuk maju menuju pemulihan perdamaian dan stabilitas di Sudan.
Pernyataan itu, KLN juga menyebutkan bahwa Malaysia mendesak semua pihak untuk memprioritaskan keselamatan dan keamanan warga sipil dan bekerja sama untuk menciptakan suasana yang damai dan stabil di mana seluruh rakyat Sudan dapat berkembang dan makmur.
Malaysia, lanjutnya, tetap bersolidaritas pada rakyat Sudan dan akan terus melanjutkan dukungan pada upaya menyelesaikan konflik secara langgeng dan damai.
"Kami berdoa untuk kesejahteraan dan keselamatan rakyat Sudan selama masa yang penuh tantangan ini," demikian pernyataan tersebut.
KLN mengatakan memonitor situasi bentrokan di Khartoum, Sudan, antara Angkatan Bersenjata Sudan dan RSF yang terjadi pada 15 April 2023, di mana telah membuat ketidaktenteraman politik dan keamanan di negara tersebut.
Kedutaan Besar Malaysia di Khartoum mengonfirmasi bahwa beberapa bagian kota terus mengalami keresahan mengikuti perkembangan tersebut.
Sebanyak 29 warga Malaysia di Sudan, yang sebagian besar mahasiswa, dipastikan aman. Kedutaan berhubungan dekat dengan mereka dan memberikan bantuan yang diperlukan.
Selain itu Wisma Putra juga mengimbau rakyat Malaysia yang akan mengunjungi Sudan sangat disarankan untuk menunda perjalanan mereka sampai situasi stabil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika