REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mendorong negara-negara G7 untuk memfasilitasi dukungan dan memobilisasi pendanaan iklim.
Pada 15–16 April 2023, Menteri Siti Nurbaya menghadiri pertemuan Menteri G7 di Sapporo, Jepang. Dia menggarisbawahi pentingnya upaya konkret untuk mengatasi tantangan krisis global.
"Kami meminta G7 untuk memimpin, memfasilitasi dukungan, khususnya dalam sistem dan teknologi, dan memobilisasi pendanaan iklim. Kita semua perlu terus bekerja sama dalam solidaritas untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan untuk generasi mendatang," ujar Siti dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (17/4/2023).
Ia menyampaikan, paradigma kolaborasi harus didahulukan, dimana setiap negara harus menjadi bagian dari solusi dan berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Menurutnya, G7 dapat berbagi dan memobilisasi inovasi, teknologi, pengetahuan yang tersedia termasuk metodologi, serta sumber daya keuangan. Negara yang lebih mampu harus mendukung dan memberdayakan negara lain.
Melalui pertemuan itu, Siti menyampaikan sejumlah aksi nyata Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. Di antaranya melalui FOLU Net Sink 2030, pengelolaan sampah, dan pemulihan ekosistem. Dalam implementasinya, terdapat potensi kerja sama teknis dengan berbagai mitra, termasuk negara anggota G7.
Ia mengungkapkan, semua upaya nasional perlu dilengkapi dengan dukungan internasional yang jelas, investasi dalam efisiensi sumber daya, dan ekonomi sirkular. Hal ini juga termasuk pembentukan pasar karbon yang efektif dan adil, investasi untuk pengembangan dan penerapan teknologi, serta pemenuhan pendanaan iklim.
Pertemuan Menteri G7 tentang iklim, energi, dan lingkungan, merupakan salah satu pertemuan tingkat menteri yang diadakan bersamaan dengan KTT G7. Indonesia sebagai pemegang Keketuaan ASEAN 2023 hadir menjadi salah satu negara undangan dalam forum tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika