REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontestasi politik, seperti pemilihan umum (pemilu), yang berkualitas dan tanpa konflik primordial menuntut peranan semua komponen bangsa. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti mengatakan, menjadi tanggung jawab organisasi keagamaan pula untuk juga turut menjaga kualitas kontestasi politik.
"Politik ormas keagamaan adalah politik moral, berdiri di atas berbagai kepentingan politik, bukan pada satu kepentingan politik saja," ujar Mu'ti pada webinar Moya Institute bertajuk 'Ukhuwah Islamiyah Vis a Vis Krisis Global dan Kontestasi Politik 2024' di Jakarta, pada Senin (17/4/2023).
Penjabat Sementara (Pjs) Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud menyampaikan, rasa dan sikap kekeluargaan sebagai bangsa telah ada sejak dulu dalam masa Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Marsudi menerangkan, semua perbedaan kala itu disatukan dalam Madinah Chapter.
Sehingga siapa saja yang sudah sepakat mendirikan sebuah bangsa, diikat dalam satu ikatan bersama. "Yang bisa memecah belah ini disebut dengan persaingan, termasuk urusan politik. Untungnya persaingan politik ini ada panggungnya, ada aturannya. Ketika bersaing ada aturan, panggung, dan wasit, maka terciptalah persaingan sehat," kata mantan sekjen PBNU tersebut.
Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UII), Prof Komaruddin Hidayat menyampaikan, ukhuwah islamiyah bukanlah persaudaraan di antara sesama umat Islam, tetapi persaudaraan sesama manusia yang dibalut dalam nilai-nilai Islam. "Siapa pun yang merasa beragama jangan menonjolkan kepentingan sendiri dan memunculkan perpecahan. Jangan agama direduksi hanya untuk kepentingan kelompok," ucap Komaruddin.
Pemerhati isu-isu global dan strategis Prof Dubes Imron Cotan mengemukakan, dalam mencari dan menemukan pemimpin politik yang baik tak dapat dipungkiri berasal dari suatu persaingan. Namun, Imron menambahkan, persaingan tersebut haruslah dilakukan secara sehat dan tidak menciptkan polarisasi atau perpecahan.
Direktur Eksekutif Moya Institute, Hery Sucipto mengatakan, sebagai mayoritas, peran positif dari umat Islam sangat diharapkan. Tujuannya agar friksi seperti yang terjadi dpadai masa-masa lalu tidak terulang kembali. Menurut dia, perbedaan pilihan politik adalah natural terjadi di suatu negara demokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika