REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Tarif transportasi massal Biskita Transpakuan di Kota Bogor akan ditetapkan sekitar satu hingga dua pekan mendatang. Besaran tarif yang telah diusulkan sebesar Rp 4 ribu, sudah disetujui oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengatakan, besaran tarif tersebut diusulkan setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melaksanakan kajian Ability to Pay (ATP) dan Willing to Pay (WTP). Tarif sebesar Rp 4 ribu itu pun telah disampaikan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
“Dari Kemenhub tanggal 3 April 2023 Pak Menteri bersurat ke Kemenkeu, tapi ternyata di Kemenkeu itu masih ada rangkaian pembasahan. Saya protes karena terlalu panjang,” kata Bima Arya kepada awak media, Selasa (18/4/2023).
Protes Bima Arya tersebut bukan tak beralasan. Pada Senin (17/4/2023), ratusan sopir angkutan kota (angkot) di Kota Bogor mendesak agar Pemkot Bogor segera menerapkan tarif Biskita Transpakuan. Lantaran para sopir angkot merasa dirugikan dengan kehadiran Biskita Transpakuan yang masih gratis sejak diluncurkan pada November 2021.
Hari ini, Pemkot Bogor menggelar rapat bersama Kementerian terkait dan dihadiri pula oleh beberapa perwakilan sopir angkot. Agar para sopir angkot tersebut paham bahwa penerapan tarif bukan ranah Pemkot Bogor.
“Kalau proses lagi bisa sampai tiga bulan, nggak mungkin 3 bulan kata saya, makanya disepakati dipercepat. Siang tadi langsung diajukan ke sekretariat untuk disetujui Presiden. Jadi mudah-mudahan seminggu atau dua minggu, Biskita Transpakuan sudah bertarif,” jelasnya.
Politkus Partai Amanat Nasional (PAN) menambahkan, setelah angka Rp 4 ribu disepakati, ke depannya akan dilakukan reduksi tarif. Misalnya untuk anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Kelanjutannya ini akan berlanjut terus, setelah biskita berbayar maka kemungkinan besar akan operasionalkan unit tambahan,” imbuhnya.
Bima Arya mengatakan, konversi angkot 3:2 (tiga angkot menjadi dua bus) akan terus dilanjutkan. Nantinya sebagian angkot di pusat kota akan digeser menjadi feeder, sehingga ditargetkan pada Desember 2024 pusat Kota Bogor akan bersih dari angkot.
“Apakah ini berjalan atau tidak, ini tergantung siapa yang menggantikan saya. Tapi, ini kita upayakan agar ini betjalan secara smooth, dibicarakan, didialogkan, oleh seluruh stakeholder,” ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo, memperkirakan penerapan tarif Biskita Transpakuan akan dilakukan paling cepat pada awal Mei, atau pekan ketiga Mei 2023.
“Karena harus melalui harmoisanisasi lintas Kementerian, baik Kemenhub, Kemenkeu, dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham),” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika