REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar optimistis akan mendapatkan dukungan partai lain. Hal itu dilakukan dengan mengusung calon presiden atau calon wakil presiden dari kader internalnya.
Ketua DPD Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan partainya memiliki banyak kader yang memiliki jam terbang berpolitik yang tinggi. Banyak dari mereka yang sudah teruji mengabdi membangun negeri, menguatkan konstituen, dan mewujudkan pembangunan wilayah yang berkesinambungan, mulai wilayah hingga skala nasional.
Karena itu, pihaknya optimistis kader Golkar harus diusung maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Pengusungan tersebut, menurutnya akan didukung partai lain yang tergabung dalam koalisi untuk memenangkan pesta demokrasi itu.
Wakil Ketua Komisi VI DPR itu menjelaskan, selama ini Golkar memberikan amanah kepada ketua umum Airlangga Hartarto untuk maju menjadi calon presiden. Hal itu sudah disepakati dalam forum dan mekanisme internal Golkar. "Keinginan seluruh kader adalah Ketua Umum menjadi calon presiden," ujar Sarmuji pada Selasa (18/4/2023).
Pihaknya berharap dengan Ketua Umum menjadi capres koalisi besar, suara partai lebih mudah dikonsolidasikan. Soal bagaimana negosiasinya, Sarmuji menyerahkan mandat penuh kepada Ketua Umum sesuai hasil Munas. "Munas telah memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk menentukan proses pilpres," tegasnya.
Sarmuji juga setuju pilihan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bergabung dengan koalisi besar dapat terwujud karena didukung oleh mesin partai yang kuat.
KIB perlu mendorong kader internal mereka untuk diusung menjadi capres atau cawapres dalam koalisi besar. hal ini sebagai bagian dari power sharing dengan koalisi lain yang akan melebur menjadi Koalisi Besar.
Sebelumnya, Pengamat politik dan pendiri Indonesia Political Power Ikhwan Arif mengatakan rekomendasi capres atau cawapres dari KIB mempermudah wacana peleburan koalisi besar semakin terwujud.
"KIB bisa saja menyusun langkah power sharing dengan mengusung salah satu kader untuk menjadi capres atau cawapres dan kemudian disodorkan ke dalam koalisi besar," ujarnya.
Peleburan KIB-KIR menjadi koalisi besar tidak lepas dari peran Jokowi. Restu Jokowi akan membuat kedua koalisi bersatu dan menjadi kekuatan besar. Kekuatan ini mampu menghadapi PDIP meski Jokowi adalah kader PDIP.
Artinya koalisi besar yang direstui Jokowi akan berhadapan dengan PDIP sebagai koalisi tunggal yang mengusung capres dari garis keturunan Sukarno.
"PDIP ingin merapat ke Koalisi Besar lantaran muncul narasi Prabowo-Airlangga dan PDIP tidak mau ketinggalan sebagai salah satu partai pendukung pemerintah," tambahnya.
Arif menambahkan PDIP menyadari mereka berpotensi kalah jika koalisi besar terbentuk. Keyakinan PDIP sebagai tuan rumah koalisi merupakan respons dari ketakutan PDIP ditinggalkan koalisi pemerintah.
"Sehingga PDIP harus mengambil langkah percaya diri sebagai tuan rumah dari koalisi," lanjutnya.
Di satu sisi lain, Jokowi merestui capres dari koalisi besar yang sepertinya mengarah ke sosok Prabowo Subianto. Arif menambahkan jika restu Jokowi sudah diperoleh Prabowo, bisa saja posisi wakilnya akan jatuh pada KIB, yaitu Airlangga atau bisa saja sebaliknya.
Karena itu, masuknya PDIP dalam wacana peleburan koalisi besar semakin mempersulit konsolidasi partai jika partai itu mendorong capres Koalisi Besar dari kadernya sendiri.
"PDIP tentu akan meminta jatah capres atau cawapres, sementara koalisi besar kemungkinan akan mengusung Prabowo-Airlangga. Posisi capres akan sulit didapatkan PDIP karena sudah jatahnya Prabowo atau Airlangga untuk maju," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika