Rabu 19 Apr 2023 05:03 WIB

Koalisi Sipil Desak TNI Hentikan Operasi Tempur di Papua

Gabungan 21 LSM meminta RI bernegoisasi dengan OPM untuk pembebasan pilot Susi Air.

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Erik Purnama Putra
Direktur Amnesty International Indonesia - Usman Hamid
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Direktur Amnesty International Indonesia - Usman Hamid

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil Hak Asasi Manusia (HAM) mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan operasi tempur dalam misi pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Marthen yang disandera sayap bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Gabungan 21 lembaga swadaya masyarakat (LSM) meminta agar Indonesia mengambil jalur negosiasi untuk membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut.

Koalisi juga meminta agar pemerintah Indonesia mengevaluasi pendekatan militeristik dalam menyikapi krisis di Bumi Cenderawasih.

Koalisi mengingatkan pemerintah Indonesia yang pernah berhasil mengambil jalur nonmiliter dengan melakukan dialog maksimal penyelesaian konflik di Aceh, Poso, juga di Ambon. Pernyataan Koalisi tersebut menyikapi peristiwa kekerasan terbaru yang terjadi di Distrik Mugi di Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (15/4/2023) sore WIT, dalam misi membebaskan Kapten Philips.